RADAR BIGOR - Pemerintahan Prabowo–Gibran mengusung gagasan besar, membangun dari desa, dari bawah, sebagai jalan untuk mencapai pemerataan ekonomi dan pengentasan kemiskinan. Gagasan ini penting dan revolusioner.
Namun di sisi lain, kebijakan efisiensi anggaran negara yang mulai dijalankan sejak awal pemerintahan membawa tantangan tersendiri, terutama bagi industri perhotelan di kota-kota seperti Bogor.
Kota Bogor adalah salah satu destinasi yang selama ini hidup dari aktivitas MICE (Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition) yang banyak diselenggarakan oleh instansi pemerintah.
Hotel-hotel di Bogor tumbuh dan berkembang dengan mengandalkan belanja negara — mulai dari kegiatan rapat dinas, pelatihan, hingga konferensi nasional.
Namun kini, semua itu mengalami penurunan drastis. Efisiensi anggaran membuat agenda-agenda pemerintah dipangkas, hotel-hotel menjadi sepi, okupansi menurun, dan banyak pekerja dirumahkan.
Dalam beberapa bulan terakhir, kebijakan pemerintah mulai memberikan angin segar bagi industri perhotelan.
Kegiatan-kegiatan resmi yang sempat dibatasi kini kembali berjalan normal, bahkan dengan variasi format yang lebih kreatif.
Hotel-hotel di Bogor kembali ramai, baik oleh agenda pemerintah maupun acara swasta. Namun, momentum ini sekaligus menjadi pengingat, “industri perhotelan tidak boleh hanya bergantung pada satu segmen pasar”.
Ironisnya, Di saat pemerintah pusat dan daerah gencar mendorong pembangunan dari bawah, sebenarnya ada peluang besar untuk melibatkan hotel sebagai mitra strategis desa wisata dan UMKM lokal.
Sayangnya, potensi ini belum tergarap maksimal. Masih banyak hotel yang berdiri sendiri, tanpa kolaborasi yang kuat dengan desa-desa wisata di sekitarnya.
Produk unggulan dari desa jarang masuk ke rak display hotel, apalagi menjadi bagian dari paket layanan.
Sekalipun ada dari produk UMKM lokal yang masuk relatif dengan harga mahal karena pajaknya yang tinggi sehingga tamu-tamu hotel yang berkunjung banyak yang tidak berminat,
Padahal, potensi kolaborasi ini sangat besar. Bogor memiliki banyak desa wisata berkembang seperti Ciasihan, Cibunian, Pancawati, dan lainnya yang bisa menjadi mitra strategis hotel dalam menyusun program wisata edukatif, budaya, pertanian, hingga kuliner.
Jika hotel mampu mengintegrasikan program pemberdayaan desa ke dalam layanan mereka, maka dampaknya akan lebih luas: hotel tetap hidup, ekonomi desa tumbuh, dan narasi pembangunan dari bawah bukan hanya jadi slogan.
Pemerintah daerah dan pusat kini punya peluang besar untuk mendorong sinergi ini. Insentif fiskal maupun nonfiskal bisa diberikan kepada hotel yang mau membuka diri terhadap kolaborasi desa, melibatkan produk lokal, dan merekrut tenaga kerja dari masyarakat sekitar.
Selain itu, promosi bersama antara desa wisata dan hotel dapat menjadi strategi “win–win solution” hotel mendapat pengalaman unik untuk tamu, desa mendapatkan pasar yang lebih luas.
Seperti sering diungkapkan dalam forum pembangunan, membangun dari desa bukan hanya tugas negara, tetapi peluang bersama untuk tumbuh.
Industri hotel yang mau turun ke akar rumput akan mendapatkan energi baru untuk bertahan dan berkembang.
Sebaliknya, hotel yang menutup diri dari kolaborasi berisiko kehilangan relevansi di tengah tren pariwisata yang semakin menuntut pengalaman autentik.
Tanpa sinergi nyata, industri hotel akan terus terpuruk di tengah semangat efisiensi. Dan rakyat kecil di desa hanya akan kembali menjadi penonton dari mimpi besar pembangunan yang katanya dimulai dari mereka.
Menurut beberapa para general manager hotel di Kota Bogor bahwa industri perhotelan di Bogor saat ini berada dalam posisi yang penuh tantangan sekaligus peluang.
Kebijakan efisiensi anggaran pemerintah terbukti menekan okupansi hingga 20–30%, dengan potensi kehilangan pendapatan mencapai miliaran rupiah.
Namun, kondisi ini juga memaksa hotel untuk lebih adaptif melalui diversifikasi pasar, inovasi strategi pemasaran, hingga efisiensi operasional, hingga memperkuat kolaborasi dengan pemerintah dan asosiasi.
Dengan arah kebijakan sekarang, Bogor punya peluang emas. Jika semua pihak — Pemerintah, Hotel, Desa Wisata, dan UMKM — mau duduk bersama, bukan tidak mungkin Kota Hujan akan menjadi contoh sukses kolaborasi antarsektor dalam pariwisata berkelanjutan. (***)
Penulis : Muhamad Andriana
(Mahasiswa Prodi S2 Magister Terapan Perencanaan dan Pengembangan Pariwisata Politeknik Sahid) Suci sandi wahyuni, kadek wiweka