RADAR BOGOR—Karena sejumlah kebijakan ekonomi kontroversial yang menarik perhatian masyarakat, pelaku usaha, dan dunia internasional, tahun 2025 diperkirakan akan menjadi tahun yang sulit dan penuh tantangan bagi ekonomi Indonesia.
Menurut Achmad Nur Hidayat, seorang ekonom dan pakar kebijakan publik dari Unversitas Pembangunan Nasional "Veteran" di Jakarta, sejumlah kebijakan yang diterapkan tahun ini diproyeksikan memiliki dampak besar pada ekonomi Indonesia dan memperburuk daya beli masyarakat kelas menengah pada tahun 2025.
"Pemerintah memulai perubahan mekanisme subsidi bahan bakar minyak (BBM) pada Februari, dan pemerintah memutuskan untuk memperpanjang kontrak PT Freeport Indonesia pada Maret," kata Achmad soal tantangan ekonomi Indonesia 2025.
Sebaliknya, berita buruk datang dari industri tekstil. Salah satu perusahaan tekstil terbesar di Indonesia, Sritex, dinyatakan pailit dan berpotensi menyebabkan PHK massal bagi ribuan pekerja.
Achmad memperkirakan bahwa tahun 2025 akan menjadi tahun yang penuh dengan tantangan dan peluang bagi ekonomi Indonesia karena adanya perubahan dan penerapan kebijakan baru.
Achmad menyatakan bahwa upaya pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi diwakili oleh kebijakan fiskal, perubahan mekanisme subsidi, dan pelaksanaan program strategis.
Sementara itu, Achmad menyatakan bahwa kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11% menjadi 12% merupakan salah satu kebijakan yang diantisipasi akan menurunkan daya beli masyarakat.
Achmad menyatakan bahwa masyarakat kelas menengah menghadapi tekanan baru karena kenaikan tarif PPN menjadi 12 persen, penerapan skema subsidi berbasis NIK, dan beban tambahan dari program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera).
Selain itu, kenaikan harga barang kebutuhan sebagai akibat dari inflasi yang tidak berhenti. Achmad berpendapat bahwa tahun 2025 akan menunjukkan kapasitas pemerintah untuk mengatasi dampak kebijakan dan menjaga stabilitas ekonomi Indonesia. (***)
Editor : Yosep Awaludin