RADAR BOGOR – Keputusan mengejutkan datang dari CEO Meta, Mark Zuckerberg.
Pihaknya memutuskan menghentikan pendanaan atas pemeriksaan fakta media sosial Facebook dan Instagram (IG) di Amerika Serikat (AS).
Situasi itu memicu kekhawatiran di kalangan mitra pemeriksa fakta.
Sejak 2016, Meta telah mengucurkan lebih dari USD 100 juta atau Rp 1,6 triliun.
Yakni, untuk mendukung organisasi yang disertifikasi oleh International Fact-Checking Network (IFCN) guna melakukan verifikasi konten yang beredar di platform mereka.
Pada Selasa (7/1), Mark Zuckerberg mengumumkan bahwa Meta akan menghapus fitur pemeriksa fakta.
Meta akan menggantinya dengan kiriman berbasis komunitas. Proses itu bakal dimulai di AS.
Dengan keputusan terbaru itu, banyak organisasi yang terlibat dalam pemeriksaan fakta diperkirakan akan mengalami pemangkasan jumlah karyawan mereka.
Alan Duke, salah seorang pendiri Lead Stories, yang merupakan mitra pemeriksa fakta Meta, mengonfirmasi bahwa kehilangan kontrak dengan Meta akan mengurangi pendapatan mereka yang kemudian berimbas pada pengurangan staf.
’’Lead Stories akan mengalami penurunan pendapatan akibat hilangnya kontrak dengan Meta, yang akan mengarah pada pengurangan jumlah karyawan,’’ ujar Duke.
Lead Stories sendiri memiliki sekitar 80 karyawan di seluruh dunia dan bekerja dengan ByteDance, induk perusahaan TikTok, selain Meta.
Jesse Stiller, editor pelaksana Check Your Fact, afiliasi dari Daily Caller, menyatakan bahwa mereka tidak menyangka dengan langkah Meta tersebut.
’’Kami terkejut dengan keputusan ini dan kami tidak tahu apa yang terjadi ke depan,” kata Stiller.
PolitiFact, salah satu organisasi pemeriksa fakta besar lainnya, juga mencatatkan lebih dari 5 persen pendapatannya berasal dari Meta.
Mereka mengakui bahwa keputusan itu akan berdampak langsung terhadap finansial mereka.
Meski demikian, PolitiFact menegaskan bahwa mereka akan tetap menjalankan tugas mereka.
’’PolitiFact akan terus melakukan apa yang selalu kami lakukan –memeriksa fakta cerita, postingan, atau klaim untuk memberikan informasi tambahan yang berkualitas tinggi kepada orang-orang,’’ kata Aaron Sharockman, direktur eksekutif PolitiFact.
Australia ikut prihatin dengan keputusan Meta.
Pemerintah Australia yang selama ini memiliki perhatian terkait kontrol media sosial khawatir tentang lonjakan informasi palsu secara daring.
’’Misinformasi dan disinformasi sangat berbahaya dan kami telah melihatnya benar-benar meledak dalam beberapa tahun terakhir,’’ kata Menteri Keuangan Jim Chalmers. (din/c6/bay)
Editor : Lucky Lukman Nul Hakim