RADAR BOGOR—PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, atau BRI, terus berupaya membantu perkembangan bisnis mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Indonesia.
Salah satu tujuan strategis BRI adalah untuk mempercepat penyaluran pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) sambil mempertahankan kualitas kredit.
Pada tahun 2024, BRI termasuk bank nasional lainnya yang berhasil menyalurkan KUR sebesar Rp184,98 triliun.
Selain itu, KUR BRI telah memberikan manfaat kepada lebih dari empat juta debitur atau bisnis kecil dan menengah (UMKM) di seluruh Indonesia, memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi bangsa.
Selain itu, kesuksesan KUR BRI diikuti dengan stabilitas kredit. Sunarso, Direktur Utama BRI, mengatakan bahwa strategi pengelolaan KUR BRI berhasil menjaga tingkat NPL tetap stabil, yaitu di level 2%, yang menunjukkan pengelolaan risiko yang baik dalam memberikan kredit kepada segmen UMKM.
Semua dana KUR berasal dari bank. Dana tersebut berasal dari deposito, tabungan, giro, dan dana masyarakat. Orang-orang yang tidak dapat meminjam uang tetapi masih dapat meminjam uang diberikan KUR.
"Bank menanggung 30% risiko kredit macet, dan asuransi menanggung 70%. Dan kita sekarang bisa di-manage NPL KUR itu di sekitar 2%," ujar Sunarsi di kanal YouTube Hermanto Tanoko, dengan tema 'BBRI Pilar Utama Perbankan Nasional: Peluang Besar di 2025'.
Dalam hal ini, Sunarso menambahkan bahwa, karena karakteristik kredit UMKM berbeda dengan karakteristik kredit korporasi, tingkat NPL sebesar 3% pada kredit segmen ini masih dianggap ideal.
Dia menyatakan bahwa tujuannya pada tahap awal (front-end) adalah mendapatkan klien baru sebanyak mungkin tanpa menggunakan proses seleksi yang terlalu ketat.
Selain itu, maintenance dilakukan pada tahap mid-end. Jika kredit macet, tahap back-end bertanggung jawab untuk mengelola risiko dan menagih dengan tingkat pemulihan untuk menjaga kualitas kredit.
Dengan cara ini, BRI dapat terus mendukung pertumbuhan UMKM sambil mempertahankan kesehatan portofolio kreditnya.
Salah satu bagian dari Asta Cita Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, yang memulai 100 hari kerja, adalah upaya BRI ini.
Dalam konteks ini, Asta Cita ketiga adalah meningkatkan kualitas lapangan kerja dan mendorong kewirausahaan, dan Asta Cita keenam adalah meningkatkan pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
Selain itu, Kementerian BUMN Indonesia melakukan upaya untuk mempercepat pelaksanaan Asta Cita.
Menurut Menteri BUMN Indonesia Erick Thohir, ini akan mencakup hilirisasi, pembangunan infrastruktur, pelayanan masyarakat, stabilisasi harga pangan, dan pengembangan energi berkelanjutan dan sumber daya manusia.
Menurutnya, kolaborasi lintas kementerian dan badan menjadi momentum strategis untuk mengatasi masalah yang semakin kompleks yang dihadapi pembangunan.
"Dalam waktu kurang dari seratus hari, kami telah menunjukkan kemajuan nyata dan dampak yang dirasakan masyarakat. Hal ini menjadi bukti bahwa gotong royong adalah kunci keberhasilan," kata Erick Thohir. (***)
Editor : Yosep Awaludin