RADAR BOGOR—PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, juga dikenal sebagai BRI, terus memperkuat posisinya sebagai mitra strategis pemerintah dalam membantu masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) mendapatkan kepemilikan rumah.
Bekerja sama dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) serta BP Tapera, BRI diberi tugas untuk memberikan kuota tambahan untuk Kredit Pemilikan Rumah Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR FLPP) pada tahun 2025.
Tahun ini, BRI diproyeksikan menyalurkan FLPP sebanyak 25.000 unit, peningkatan sebesar 7.300 unit dari kuota sebelumnya 17.700 unit.
Penambahan kuota ini merupakan bagian dari dukungan BRI terhadap Program 3 Juta Rumah yang dicanangkan pemerintah, yang bertujuan untuk memberikan hunian yang layak, nyaman, dan murah bagi seluruh rakyat Indonesia.
Penandatanganan MoU Kuota Penyaluran dan Akad Massal 1.000 Nasabah KPR Subsidi di Menara BRILiaN, Jakarta, Selasa 5 Agustus 2025, merupakan peresmian komitmen ini.
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, Direktur Utama Hery Gunardi, dan Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho menghadiri acara tersebut.
Untuk mempercepat penyaluran, akad ini dilaksanakan secara bersamaan oleh 1000 MBR di 75 kantor cabang BRI di seluruh Indonesia, serta notaris dan developer perumahan yang disubsidi oleh mitra BRI.
Dalam sambutannya, Hery Gunardi, Direktur Utama BRI, menyatakan bahwa dengan penandatanganan MoU dan Akad Massal ini, diharapkan backlog kepemilikan perumahan akan semakin kecil, sehingga lebih banyak masyarakat dapat hidup dengan lebih baik dan lebih sejahtera.
"Kami terus berupaya mengembangkan program ini agar penyalurannya dapat terserap maksimal sehingga semakin banyak masyarakat yang dapat memiliki hunian. Tentunya kami juga tetap menerapkan prinsip kehati-hatian dalam setiap prosesnya, agar bisnis tetap tumbuh sehat," katanya.
Saat ini, BRI adalah salah satu bank penyalur kredit terbesar dengan mayoritas pembiayaan KPRS berasal dari program FLPP.
Per Juni 2025, lebih dari 101 ribu penerima manfaat menerima KPRS BRI, dengan outstanding mencapai Rp13,79 Triliun.
Sekitar 97% dari penyaluan tersebut merupakan outstanding FLPP dengan kualitas kredit yang tetap terjaga.
"Artinya kita menyalurkan dengan tata kelola yang baik, yang tercermin dari rasio kredit bermasalah (Non-Performing Loan) yang berada di level rendah, yaitu 1,1%. Jadi, tetap aman," tuturnya.
Menteri PKP Maruarar Sirait menyatakan bahwa sektor perumahan memiliki efek berganda yang signifikan terhadap berbagai subsektor ekonomi lainnya.
Tapi memang akan menggerakkan banyak industri dalam hal perumahan. Ada developer, kontraktor, dan permintaan.
Maruarar menyatakan bahwa dia meminta BRI untuk mendukung ini sepenuhnya agar mereka dapat membuat sejarah untuk Indonesia yang lebih baik dan berkeadilan.
Menurut Data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) tahun 2023, terdapat backlog kepemilikan rumah nasional sebesar 9,9 juta.
Jika Anda melihat lebih dalam, Anda akan menemukan bahwa 83,4 persen dari backlog ini berasal dari rumah tangga dalam kelompok miskin dan berpenghasilan rendah.
Tujuan program FLPP sendiri adalah untuk mengatasi backlog perumahan nasional yang masih tinggi. Program ini didanai dengan dana murah melalui lembaga keuangan penyalur BP Tapera.
Dalam pelaksanaannya, FLPP sesuai dengan zona wilayah dan menyasar masyarakat berpenghasilan rendah.
Selain itu, skema ini menawarkan ketentuan pembiayaan yang lebih ringan, seperti suku bunga tetap maksimal 5% dan tenor kredit hingga 20 tahun. Ini menawarkan akses ke kepemilikan rumah pertama. (***)
Editor : Yosep Awaludin