RADAR BOGOR - Rektor Institut Ummul Quro Al-Islami (IUQI), Dr H Saiful Falah meminta BPS berikan penjelasan secara kompherensif terkait pertumbuhan ekonomi sebesar 5,12 persen.
Data yang dicatat BPS soal pertumbuhan ekonomi tersebut menuai pertanyaan dari para ekonom dan lembaga riset.
Bahkan Center of Economic and Law Studies (Celios) telah mengajukan permintaan kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk mengaudit data pertumbuhan ekonomi dari BPS tersebut.
Rektor IUQI Bogor, Dr H Saiful Falah menjelaskan bahwa seharusnya BPS bisa melihat langsung data riil di lapangan dengan kondisi seperti apa.
Terlebih, kata dia, secara ekonomi mikro saat ini banyak pedagang pasar mengalami kesulitan akibat daya beli menurun pada masyarakat.
Selain itu, lanjut Saiful, beberapa waktu lalu terdapat fenomena lowongan pekerjaan pada satu perusahaan.
Disana, kata dia, hampir ribuan orang rela mengantri untuk mendapat pekerjaan. Apalagi, saat ini Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terus berlanjut.
"Ini menandakan bahwasannya ekonomi Indonesia ini tidak sedang baik-baik saja," kata dia. Minggu 10 Agustus 2025.
Bahkan, persoalan pertumbuhan ekonomi 5,12 persen berbanding jauh dengan apa yang dirasakannya.
Karena, kata dia, saat ini di lingkungan pendidikan pun mereka mengalami kesulitan untuk membayar biaya pendidikan.
"Saya kebetulan ada di pendidikan ada di kampus, sekolah. Ini luar biasa jadi kesulitan masyarakat itu untuk membayar iuran, luar biasa dampak dari melemahnya ekonomi," jelas dia.
Untuk itu, ia mempersoal data pertumbuhan ekonomi yang tercatat oleh BPS. Padahal kenyataannya secara mikro di masyarakat merasakan kesulitan.
Apalagi, Rektor IUQI Bogor menambahkan bahwa, BPS seharusnya menjadi rujukan data pemerintah dalam mebuat keputusan.
"Jadi kebijakan-kebijakan pemerintah kan rujukannya salah satunya dari BPS. Kalau BPS membuat data seperti itu yang tidak sesuai dengan realita, mungkin secara makro iya, tapi secara mikro menurunnya luar biasa," terang dia.
Sehingga, kata dia, BPS pun harus memberikan data yang riil dan kompherensif agar suatu saat Pemerintah membuat kebijakan dengan data yang akurat.
"Jadi seharusnya memberikan data yang lebih riil dan lebih komprehensif sehingga nanti pemerintah bisa mengambil kebijakan sesuai dengan data yang komprehensif tadi," tegas dia.
Dr H Saiful juga meminta, perlu adanya audit dari lembaga independen terhadap BPS itu sendiri. Karena, BPS menjadi salah satu rujukan Pemerintah dalam membuat kebijakan.
"Ya perlu ada lembaga independen yang mengaudit data BPS. BPS sangat perlu karena kita gak bisa berpatokan pada satu sumber data apalagi dari sumber datanya cenderung untuk katakan membuat senang pemerintah," imbuh dia.
"Jadi harus ada lembaga lain yang mengaudit dan akan menjadi pertimbangan khusus nanti untuk pemerintah terkait dengan keabsahan data tadi," pungkasnya. (rp2)
