RADAR BOGOR - Langkah pemerintah Indonesia, melalui satuan tugas (Satgas) yang mengambil alih lahan perkebunan sawit menuai peringatan dari pakar internasional.
Dampak kebijakan ini dinilai bisa menahan produksi sawit Indonesia, mengganggu pasokan global, dan memicu kenaikan harga minyak sawit di pasar internasional.
Dua analis minyak nabati dunia, Dorab Mistry selaku Direktur Godrej International Ltd dan Thomas Mielke yang merupakan Direktur Eksekutif Oil World, memberikan peringatan serius mengenai dampak pengambilalihan lahan sawit oleh satuan tugas pemerintah.
Menurut mereka, kebijakan ini dapat menahan laju produksi sawit Indonesia dalam beberapa tahun ke depan dan memengaruhi pasar minyak nabati global.
Mistry dalam konferensi pers IPOC 2025 di BICC The Westin, Nusa Dua, Bali Jumat (14/11/2025) menilai, tanpa penerbitan izin baru untuk perkebunan plasma maupun swasta, peningkatan produksi sawit Indonesia hampir mustahil.
Produksi pada tahun depan kemungkinan hanya datar atau sedikit meningkat, dan dalam dua tahun mendatang, tambahan produksi diprediksi hanya berkisar 1–1,5 juta ton.
Ia juga menekankan bahwa ekspansi industri hilir, terutama oleokimia, akan menyerap lebih banyak CPO domestik sehingga ketersediaan ekspor terbatas, khususnya untuk India, pembeli terbesar sawit Indonesia.
Sementara itu, Mielke memperingatkan tren produksi sawit Indonesia bisa menurun pada 2026 dan lebih lanjut pada 2027.
Ia menyebut ketidakpastian terkait luas lahan yang diambil alih satgas bisa berdampak serius pada pasokan global, terutama jika mencapai 3 juta hektare atau lebih.
Menurutnya, pemerintah tidak bisa sepenuhnya mengendalikan harga internasional, sehingga kenaikan harga global minyak nabati akan langsung memengaruhi harga domestik.
Mielke menambahkan bahwa Malaysia pun terbatas kemampuannya untuk menutupi penurunan ekspor Indonesia akibat luas tanam matang yang terbatas, proses replanting yang lambat, dan produktivitas menurun.
Meskipun pemerintah membuka peluang 600.000 hektare tanam baru, dampaknya baru akan terasa antara 2028–2030.
Ia juga menekankan pentingnya profesionalisme dalam pengelolaan kebun sawit, karena manajemen yang diambil alih pihak kurang berpengalaman cenderung menurunkan hasil produksi.
Kedua pakar sepakat, tanpa langkah cepat dan kebijakan yang mendukung peningkatan produksi sawit, Indonesia berisiko menghadapi stagnasi pertumbuhan produksi, menurunnya daya saing ekspor, dan tekanan harga minyak sawit global. (*)
Editor : Siti Dewi Yanti