RADAR BOGOR – Pemeriksaan Laporan Keuangan Kementerian Keuangan (LK BA015) dan Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LK BUN) Tahun Anggaran 2025 resmi dimulai.
Proses ini menjadi bagian penting dalam memastikan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara tetap terjaga.
Dikutip dari Instagram @menkeuri, Menteri Keuangan Purbaya bersama Anggota II BPK RI Daniel Lumban Tobing serta jajaran BPK, melaksanakan entry meeting sebagai tanda dimulainya pemeriksaan oleh BPK RI.
Pertemuan tersebut menjadi langkah awal koordinasi sebelum audit berjalan secara menyeluruh.
Dalam kesempatan itu, Menkeu menegaskan komitmen Kementerian Keuangan untuk terus melakukan perbaikan berkelanjutan.
Berbagai tindak lanjut atas rekomendasi BPK telah dilakukan secara konsisten guna meningkatkan kualitas laporan keuangan dari tahun ke tahun.
Capaian tindak lanjut rekomendasi BPK tercatat cukup tinggi. Untuk LK BA015, progresnya telah mencapai 82,52 persen, sementara untuk LK BUN sebesar 87,40 persen.
Angka tersebut menunjukkan keseriusan pemerintah dalam memperkuat tata kelola keuangan negara.
Selain itu, penyempurnaan juga dilakukan pada berbagai aspek, mulai dari proses bisnis, regulasi, hingga pengembangan sistem informasi.
Penguatan peran three lines of defense turut menjadi perhatian untuk memastikan pengendalian internal berjalan optimal.
Menkeu Purbaya menekankan bahwa pemeriksaan ini bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan bagian dari upaya menjaga kredibilitas pengelolaan fiskal.
Transparansi dan akuntabilitas dinilai menjadi fondasi utama dalam membangun kepercayaan publik.
Ia juga menyatakan kesiapan penuh untuk mendukung kelancaran proses audit yang dilakukan BPK RI.
Seluruh jajaran Kementerian Keuangan diminta kooperatif serta responsif terhadap setiap kebutuhan data dan klarifikasi selama pemeriksaan berlangsung.
Menkeu berharap sinergi yang selama ini terjalin baik antara Kementerian Keuangan dan BPK dapat terus diperkuat.
Dengan kolaborasi yang solid, opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk LK BA015 maupun LK BUN diharapkan dapat kembali dipertahankan pada tahun ini.
Pemeriksaan ini menjadi momentum penting untuk memastikan pengelolaan keuangan negara tetap berada pada jalur yang transparan, profesional, dan akuntabel. (Mirta/Vokasi IPB)
Editor : Yosep Awaludin