RADAR BOGOR – Pemerintah terus memperkuat koordinasi kebijakan untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional dan mendorong pertumbuhan yang berkelanjutan.
Salah satu langkah strategis menjaga stabilitas ekonomi itu dilakukan melalui Rapat Koordinasi Kebijakan Fiskal dan Moneter Tahun 2026 yang digelar di Kantor Bank Indonesia, Jakarta.
Dilansir dari laman resmi Kementerian Keuangan (kemenkeu.go.id), Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa hadir langsung dalam rapat tersebut bersama Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara dan Wakil Menteri Keuangan Juda Agung.
Pertemuan ini menjadi wadah sinergi antara kebijakan fiskal dan moneter agar saling mendukung dalam menghadapi tantangan ekonomi ke depan.
Rapat koordinasi ini menegaskan pentingnya kolaborasi erat antara Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas ekonomi.
Sinergi kebijakan dinilai krusial agar pertumbuhan ekonomi dapat tetap terjaga di tengah dinamika global yang terus berkembang.
Untuk mendukung pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan, pemerintah berkomitmen menjalankan kebijakan fiskal secara pruden dan berkesinambungan.
Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025, defisit APBN 2026 diarahkan berada pada kisaran 2,68 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
Pembiayaan defisit tersebut akan dipenuhi melalui kombinasi pembiayaan utang dan non-utang.
Pemerintah menempuh strategi pembiayaan utang melalui penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) baik di pasar domestik maupun global, serta penarikan pinjaman dari dalam dan luar negeri dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian.
Penerbitan SBN dilakukan dengan pengelolaan portofolio utang dan manajemen risiko yang kuat, sehingga struktur utang pemerintah tetap sehat dan berkelanjutan.
Langkah ini diambil agar stabilitas fiskal tetap terjaga dalam jangka menengah hingga panjang.
Di sisi moneter, Bank Indonesia menetapkan arah kebijakan tahun 2026 untuk menjaga inflasi tetap berada dalam sasaran 2,5±1 persen serta mempertahankan stabilitas nilai tukar rupiah.
Kebijakan moneter ditempuh melalui operasi moneter yang pro-pasar guna memastikan kecukupan likuiditas di pasar uang dan perbankan.
Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia juga sepakat bahwa penerbitan serta pembelian SBN dilakukan secara transparan, akuntabel, dan sesuai mekanisme pasar.
Sinergi kebijakan fiskal dan moneter ini dinilai sangat penting untuk menjaga stabilitas fiskal, stabilitas moneter, serta stabilitas sistem keuangan nasional demi mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. (Mirta/Vokasi IPB)
Editor : Yosep Awaludin