RADAR BOGOR – PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI kembali menegaskan komitmennya dalam mendukung program perumahan rakyat melalui penyaluran Kredit Program Perumahan (KPP).
BRI yang merupakan bank pelat merah menjadi kontributor terbesar dalam pembiayaan program perumahan nasional yang bertujuan memperluas akses hunian layak bagi masyarakat.
Dukungan tersebut merupakan bagian dari upaya BRI membantu pemerintah merealisasikan Program 3 Juta Rumah sekaligus mendorong pembangunan sektor perumahan yang inklusif serta berkelanjutan di berbagai daerah.
Pada awal 2026, BRI mencatat kinerja yang cukup kuat dalam penyaluran KPP. Sejak Januari hingga akhir Februari 2026, BRI telah menyalurkan pembiayaan sebesar Rp2,30 triliun kepada 17.443 debitur.
Jumlah tersebut setara dengan 28,75 persen dari target penyaluran KPP BRI sepanjang 2026 yang dipatok mencapai Rp8 triliun.
Capaian tersebut juga menjadikan BRI sebagai bank dengan realisasi penyaluran KPP terbesar secara nasional. Kontribusi BRI tercatat sekitar 52,2 persen dari total penyaluran KPP di seluruh Indonesia.
Dominasi tersebut memperlihatkan konsistensi BRI dalam mendukung kebijakan pemerintah di sektor perumahan, sekaligus memperkuat perannya sebagai lembaga keuangan yang berfokus pada pembiayaan berbasis kerakyatan.
Direktur Utama BRI, Hery Gunardi, menjelaskan bahwa optimalisasi penyaluran KPP merupakan bagian dari strategi perusahaan dalam memperluas akses pembiayaan yang inklusif bagi masyarakat.
Menurutnya, target penyaluran KPP sebesar Rp8 triliun pada tahun 2026 didukung oleh fondasi bisnis BRI yang kuat, mulai dari basis nasabah yang luas hingga jaringan layanan yang menjangkau berbagai wilayah hingga pelosok daerah.
“Dengan dukungan jaringan yang luas dan basis nasabah yang besar, kami optimistis pembiayaan sektor perumahan dapat disalurkan lebih merata. Hal ini juga diharapkan mampu mendorong aktivitas ekonomi, termasuk bagi pelaku UMKM yang berada dalam rantai pasok industri konstruksi,” ujar Hery.
Ia menambahkan bahwa penguatan pembiayaan di sektor perumahan tidak hanya menyasar kebutuhan konsumen atau pembeli rumah, tetapi juga menyentuh sisi produksi.
Melalui skema KPP, BRI turut mendorong pertumbuhan pelaku usaha di sektor bahan bangunan, kontraktor skala kecil, hingga distributor di berbagai daerah.
Dengan demikian, ekosistem industri perumahan dapat tumbuh lebih sehat dan berkelanjutan serta memberi dampak ekonomi bagi masyarakat lokal.
Apresiasi terhadap kontribusi BRI juga datang dari Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait.
Ia menilai peran BRI sangat penting dalam mendukung keberhasilan program perumahan rakyat, khususnya dalam penyaluran KUR Perumahan atau KPP.
Maruarar menyampaikan bahwa hingga saat ini BRI tercatat sebagai bank dengan penyaluran KUR Perumahan terbesar di Indonesia.
Dukungan tersebut dinilai sangat membantu pemerintah dalam mempercepat realisasi program penyediaan hunian bagi masyarakat.
“Saya menyampaikan apresiasi kepada BRI atas komitmennya dalam memastikan penyaluran KUR Perumahan berjalan optimal. Hingga saat ini, BRI menjadi bank dengan penyaluran terbesar sehingga perannya sangat strategis dalam memperkuat program perumahan rakyat,” ujar Maruarar.
KPP sendiri merupakan fasilitas pembiayaan berupa kredit investasi maupun modal kerja yang memperoleh dukungan subsidi pemerintah.
Skema ini dirancang untuk mendorong aktivitas ekonomi, khususnya bagi pelaku UMKM yang terlibat dalam sektor bahan bangunan dan konstruksi.
Selain membantu masyarakat dalam memiliki rumah, program ini juga menciptakan efek berganda bagi perekonomian daerah melalui peningkatan aktivitas usaha di sektor terkait.
Ke depan, BRI menegaskan akan terus mempercepat penyaluran KPP dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian, tata kelola perusahaan yang baik, serta pengelolaan risiko yang terukur.
Melalui langkah tersebut, BRI optimistis dapat mempertahankan posisinya sebagai pemimpin penyaluran KPP nasional sekaligus memperkuat peran sebagai bank yang menghadirkan solusi keuangan bagi masyarakat serta mendukung pembangunan ekonomi Indonesia secara berkelanjutan. (***)
Editor : Yosep Awaludin