RADAR BOGOR – Ketidakpastian global kembali meningkat dalam beberapa waktu terakhir. Pemerintah melalui APBN terus berupaya menjaga stabilitas ekonomi nasional agar tetap terjaga di tengah berbagai dinamika global.
Dikutip dari unggahan Instagram @kemenkeuri, APBN berperan sebagai shock absorber atau peredam guncangan ekonomi.
Peran APBN itu disampaikan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dalam konferensi pers APBNKita.
Ia menegaskan bahwa pemerintah akan terus memantau perkembangan situasi global serta memastikan stabilitas ekonomi dan daya beli masyarakat tetap terjaga, khususnya menjelang Ramadan dan Idul Fitri.
Hingga akhir Februari 2026, pendapatan negara tercatat mencapai Rp358 triliun. Pendapatan tersebut berasal dari Rp245,1 triliun penerimaan pajak, Rp44,9 triliun penerimaan kepabeanan dan cukai, serta Rp68,0 triliun penerimaan negara bukan pajak (PNBP).
Sementara itu, belanja negara tercatat sebesar Rp493,8 triliun. Angka tersebut terdiri dari Rp346,1 triliun belanja pemerintah pusat dan Rp147,7 triliun transfer ke daerah.
Dengan demikian, APBN mencatat defisit sebesar Rp135,7 triliun atau setara 0,53 persen terhadap produk domestik bruto (PDB), dengan defisit keseimbangan primer sebesar Rp35,9 triliun.
Pemerintah juga terus memantau dinamika global yang dapat memberikan tekanan terhadap sektor keuangan domestik.
Dalam kondisi tersebut, berbagai langkah proaktif dilakukan untuk menjaga stabilitas pasar keuangan serta meningkatkan kepercayaan pasar atau market confidence.
Meski demikian, stabilitas makroekonomi domestik dinilai masih terjaga di tengah meningkatnya tensi geopolitik global.
Hal ini tercermin dari pertumbuhan ekonomi yang tetap kuat, inflasi yang terkendali, peningkatan jumlah tenaga kerja, penurunan tingkat kemiskinan dan pengangguran, serta surplus neraca perdagangan yang telah berlangsung selama 69 bulan berturut-turut.
Selain itu, cadangan devisa Indonesia juga dinilai memadai dan sektor manufaktur masih berada dalam fase ekspansi.
Kondisi tersebut menjadi indikator penting bahwa perekonomian nasional masih memiliki ketahanan di tengah ketidakpastian global.
Koordinasi antara kebijakan fiskal pemerintah dan operasi moneter bank sentral juga terus diperkuat guna menjaga stabilitas ekonomi serta mendorong pertumbuhan yang berkelanjutan.
Salah satu langkah yang dilakukan adalah penempatan kas negara sebesar Rp200 triliun untuk menurunkan suku bunga deposito dan kredit.
Penempatan dana tersebut juga diperpanjang setelah 13 Maret 2026 untuk enam bulan ke depan guna menjaga likuiditas domestik.
Pemerintah bersama Bank Indonesia juga terus memperkuat transmisi likuiditas agar dapat mendorong sektor riil.
Di sisi lain, realisasi belanja kementerian dan lembaga hingga Februari 2026 mencapai Rp155,0 triliun atau sekitar 10,3 persen dari pagu APBN.
Belanja tersebut mencakup belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, serta belanja bantuan sosial, dengan porsi terbesar pada belanja barang sebesar Rp67,6 triliun yang antara lain digunakan untuk pelaksanaan program MBG.
Pemerintah juga memberikan relaksasi penyaluran Transfer ke Daerah (TKD) serta tambahan alokasi bagi daerah terdampak bencana di Sumatra sebesar Rp23,18 triliun.
Kebijakan ini diharapkan dapat membantu percepatan pemulihan daerah serta menjaga aktivitas ekonomi masyarakat. (Mirta/Vokasi IPB)
Editor : Yosep Awaludin