RADAR BOGOR - Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) non-subsidi kembali menjadi sorotan, di tengah tekanan global yang belum mereda.
Situasi geopolitik, termasuk konflik di kawasan Timur Tengah, dinilai turut memengaruhi lonjakan harga energi dunia yang berdampak langsung ke Indonesia.
Anggota DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Asep Wahyuwijaya, yang juga menjabat sebagai Ketua Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral DPP Partai NasDem menilai, penyesuaian harga BBM non-subsidi merupakan langkah yang sulit dihindari.
Baca Juga: Update Pencairan Bansos Tahap 2 Tahun 2026 dan Jawaban Pertanyaan Seputar Bantuan Sosial
Hal ini, kata kang AW (sapaan Asep Wahyuwijaya) disebabkan oleh ketergantungan Indonesia terhadap dinamika pasar energi global dan fluktuasi nilai tukar rupiah.
Dalam penjelasannya kepada Radar Bogor pada Minggu 19 April 2026, Asep Wahyuwijaya menggambarkan, kebijakan penyesuaian harga ini bukan semata-mata keputusan domestik, melainkan bagian dari upaya menjaga stabilitas fiskal serta keberlangsungan sektor energi nasional.
Namun, kang AW menekankan, dampak terhadap masyarakat harus menjadi perhatian utama pemerintah.
Baca Juga: Kenapa Saldo Bansos Belum Masuk Rekening? Cek Hasil Pantauan Terbaru PKH dan BPNT Tahap 2
Menurut Asep Wahyuwijaya, kenaikan harga BBM non-subsidi berpotensi menimbulkan efek berantai yang luas.
Mulai dari meningkatnya biaya logistik, naiknya tarif transportasi, hingga tekanan terhadap pelaku usaha kecil, petani, dan nelayan.
"Jika tidak ditangani dengan baik, kondisi ini dapat menurunkan daya beli masyarakat dan mendorong inflasi," jelas kang AW.
Lebih lanjut, Asep Wahyuwijaya menyampaikan, peran PT Pertamina (Persero) menjadi sangat krusial dalam situasi ini.
Pertamina diharapkan tidak hanya berorientasi pada aspek bisnis, tetapi juga mampu menjalankan fungsi strategis sebagai penopang stabilitas energi nasional.
Dalam pandangan Asep Wahyuwijaya, pemerintah dan Pertamina perlu mengambil langkah konkret untuk meminimalkan dampak negatif yang mungkin terjadi.
Beberapa langkah strategis yang disoroti antara lain memperkuat stabilitas pasokan dan distribusi energi agar tidak terjadi kelangkaan di lapangan.
Selain itu, sambung Asep Wahyuwijaya, transparansi dalam mekanisme penetapan harga juga dinilai penting agar masyarakat memahami dasar kebijakan dan menghindari spekulasi yang bisa memperburuk situasi pasar.
Sinergi antara pemerintah dan Pertamina dalam menjalankan fungsi pelayanan publik juga harus ditingkatkan, terutama dalam menjaga ketersediaan BBM subsidi bagi kelompok yang berhak.
Tak kalah penting, legislator asal Kabupaten Bogor ini juga menyoroti perlunya kebijakan mitigasi yang tepat sasaran.
Pemerintah didorong untuk memperkuat perlindungan sosial, menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok, serta memberikan dukungan bagi sektor UMKM dan transportasi publik.
Pengawasan terhadap distribusi BBM juga menjadi perhatian, guna mencegah praktik penimbunan dan lonjakan harga yang tidak wajar di tingkat masyarakat.
Asep Wahyuwijaya yang merupakan alumni Unpad ini menegaskan, dalam situasi global yang penuh ketidakpastian, kebijakan energi harus tetap adaptif sekaligus berpihak kepada masyarakat.
Asep Wahyuwijaya menilai, pemerintah melalui Pertamina memiliki peran penting sebagai penyangga stabilitas, sehingga beban penyesuaian harga tidak jatuh secara tidak proporsional kepada masyarakat menengah ke bawah.
Baca Juga: Banjir Terjang Cigudeg Bogor, Rumah Warga di Desa Argapura hingga Rengasjajar Terendam
Dengan kebijakan yang terukur, koordinasi yang kuat, dan respons yang cepat, pria yang dikenal dengan masyarakat Bogor ini meyakini, dampak kenaikan BBM non-subsidi masih dapat dikendalikan tanpa mengganggu stabilitas sosial dan ekonomi nasional. (*)
Editor : Lucky Lukman Nul Hakim