RADAR BOGOR - Badan Pangan Nasional (Bapanas) meminta Perum Bulog mempercepat penyaluran program stabilisasi beras karena kenaikan harga masih terjadi di sejumlah daerah, meski secara nasional tetap terkendali.
Berdasarkan data Indeks Perkembangan Harga dari Badan Pusat Statistik (BPS) pada minggu kedua April, kenaikan harga beras tercatat di 83 kabupaten/kota.
Sebanyak 41 di antaranya bahkan melampaui Harga Eceran Tertinggi (HET), terutama di 19 provinsi seperti Sumatera Utara, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Utara.
Berdasarkan informasi melalui Website @badanpangan.go.id, Bapanas menargetkan penyaluran beras melalui program SPHP mencapai 828 ribu ton pada 2026.
Hingga pertengahan April, realisasinya baru sekitar 111,2 ribu ton. Harga beras medium secara nasional masih berada di bawah HET di semua zona, menunjukkan intervensi mulai berdampak.
Namun, penyaluran di beberapa wilayah masih rendah, seperti DKI Jakarta dan Banten yang baru terealisasi sebagian kecil dari target.
Karena itu, Bulog diminta mempercepat distribusi agar stabilitas harga tetap terjaga.
Selain SPHP, pemerintah juga menyalurkan bantuan pangan berupa 10 kg beras dan 2 liter minyak goreng gratis kepada 33,2 juta keluarga.
Program ini bertujuan menjaga daya beli masyarakat sekaligus meredam gejolak harga.
Baca Juga: Baru Buka di Bogor, Chogo Point Tawarkan Nongkrong dengan Vibes Ala Ghibli
Hingga 15 April, bantuan yang telah disalurkan mencapai 87,4 juta kg beras dan 17,5 juta liter minyak goreng di 34 provinsi, meski beberapa wilayah Papua masih belum terjangkau.
Di sisi lain, stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) mencapai 4,75 juta ton—rekor tertinggi sepanjang sejarah Indonesia. Ketersediaan ini membuat pemerintah lebih leluasa melakukan intervensi pasar.
Stok yang melimpah turut menekan inflasi beras. Pada Maret 2026, inflasi beras tercatat 0,65 persen, jauh lebih rendah dibandingkan lonjakan pada tahun-tahun sebelumnya. (Dian/Vokasi IPB)
Editor : Yosep Awaludin