RADAR BOGOR – Rencana Presiden Prabowo Subianto membentuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) khusus ekspor mendapat respons positif dari kalangan pelaku usaha. Kebijakan ini dinilai mampu memperbaiki tata kelola perdagangan komoditas strategis sekaligus menekan kebocoran devisa.
Pemerintah resmi mengumumkan pembentukan BUMN ekspor bernama PT Danantara Sumber Daya Indonesia dalam rapat paripurna DPR terkait penyampaian KEM PPKF 2027 di Jakarta, Rabu, 20 Mei 2026. Melalui skema ini, negara akan mengambil kendali jalur distribusi internasional untuk komoditas utama seperti batu bara, minyak kelapa sawit, dan ferro alloy.
Eksportir Ade Wardhana menyambut positif langkah tersebut, terutama jika bertujuan menutup celah praktik transfer pricing dan kebocoran devisa. Ia menilai konsolidasi ekspor melalui satu pintu akan memperkuat posisi Indonesia dalam menentukan harga di pasar global.
“Pembentukan BUMN khusus ekspor ini sangat positif, terutama jika tujuannya untuk menutupi kebocoran devisa dan mengatasi transfer pricing. Kalau ekspor dikonsolidasikan, Indonesia bisa punya kontrol harga dan bargaining power yang jauh lebih kuat,” ujar Ade Wardhana.
Menurutnya, Indonesia akan lebih leluasa mengatur volume ekspor dan menjaga stabilitas harga, terutama saat berhadapan dengan pembeli besar dari Tiongkok, India, maupun Eropa. Selama ini, ketergantungan pada pasar global kerap membuat posisi tawar eksportir nasional tidak optimal.
Ia juga menilai kebijakan tersebut berpotensi meningkatkan Devisa Hasil Ekspor (DHE) secara signifikan. Dengan pengelolaan yang terpusat, aliran devisa dapat lebih terjaga masuk ke dalam sistem keuangan domestik.
Baca Juga: Begini Cara Jamaah Haji Bogor Menjaga Kebugaran di Tengah Padatnya Aktivitas Haji
“Dampaknya akan sangat positif terhadap DHE. Cadangan devisa bisa meningkat, nilai tukar rupiah berpotensi menguat, dan ini akan mendorong stabilitas fiskal serta moneter,” jelasnya.
Meski demikian, ia mengingatkan agar pengelolaan BUMN dilakukan secara profesional dan transparan. Tanpa tata kelola yang baik, risiko korupsi dan praktik rente justru berpotensi muncul dalam sistem baru tersebut.
“BUMN ini harus profesional. Jangan sampai malah berubah jadi tengkulak berwajah birokrat. Kalau tidak transparan, risiko monopoli dan permainan elite bisa terjadi,” tegasnya.
CEO Minaqu ini juga menekankan pentingnya digitalisasi dalam seluruh proses, mulai dari penetapan harga hingga operasional ekspor. Sistem yang terbuka dinilai dapat mencegah ruang abu-abu sekaligus menjaga prinsip perdagangan yang adil bagi pelaku usaha.
“Semuanya harus online dan transparan. Pelaku usaha harus bisa memantau, supaya tidak ada praktik yang merugikan,” katanya.
Ade menambahkan, sejauh ini proses ekspor oleh swasta sebenarnya sudah cukup mudah dan difasilitasi pemerintah. Namun, ia mengakui masih ada oknum yang melakukan praktik seperti underpricing atau menyimpan devisa di luar negeri.
“Sebagai pengusaha nasionalis, kami tentu mendukung kebijakan pemerintah selama tujuannya memperkuat ekonomi negara,” tutupnya.(uma)
Editor : Eka Rahmawati