RADAR BOGOR - Ambisi Indonesia untuk naik kelas menjadi negara maju dinilai tidak cukup hanya bertumpu pada sektor perbankan.
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mulai mendorong lahirnya berbagai sumber pembiayaan alternatif guna menopang kebutuhan pembangunan nasional yang terus meningkat dalam beberapa tahun ke depan.
Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderica Widyasari Dewi, mengatakan industri jasa keuangan kini memiliki peran yang jauh lebih besar dibanding sekadar tempat masyarakat menyimpan dana atau berinvestasi.
Menurut perempuan yang akrab disapa Kiki tersebut, sektor keuangan harus mampu menjadi tulang punggung pembiayaan jangka panjang demi menjaga keberlanjutan pembangunan ekonomi nasional.
Dalam keterangannya dikutip dari Jawa Pos, Friderica menyebut kebutuhan pembiayaan Indonesia pada 2027 diperkirakan mencapai Rp 8.600 triliun berdasarkan proyeksi Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).
Angka jumbo tersebut dinilai mustahil hanya ditopang oleh sektor perbankan.
Karena itu, OJK mulai memperkuat berbagai instrumen pembiayaan baru, salah satunya melalui pengembangan pasar modal dan obligasi daerah agar pemerintah daerah memiliki akses pendanaan yang lebih luas dan fleksibel.
Pasar Modal hingga Bursa Karbon Disiapkan Jadi Penopang Ekonomi Masa Depan
OJK juga terus memperdalam pasar keuangan nasional dengan mengembangkan sejumlah sektor potensial yang dinilai mampu menjadi motor pertumbuhan ekonomi baru.
Beberapa di antaranya meliputi penguatan bursa karbon, pengembangan keuangan digital, hingga memperluas ekosistem keuangan syariah di Indonesia.
Langkah tersebut dilakukan untuk menciptakan struktur pembiayaan yang lebih beragam sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat terhadap industri jasa keuangan nasional.
Tak hanya fokus di pusat, OJK juga memperluas program Pengembangan Ekonomi Daerah (PED) di berbagai wilayah Indonesia.
Program itu bertujuan menggali potensi unggulan setiap daerah agar mampu menciptakan aktivitas ekonomi yang produktif dan berkelanjutan.
OJK Gandeng Pemda Kembangkan Potensi Daerah dan UMKM
Friderica menjelaskan, program PED saat ini telah berjalan di 40 kabupaten dan kota di Indonesia.
Melalui program tersebut, OJK bersama pemerintah daerah dan pelaku industri jasa keuangan melakukan pemetaan potensi ekonomi lokal yang dinilai layak dan memiliki dampak langsung bagi masyarakat.
Baca Juga: Sasar Wilayah Perbatasan, BAZNAS Kota Bogor Salurkan Ratusan Paket Daging Kurban ke Warga Mulyaharja
Sejumlah sektor unggulan yang menjadi fokus pengembangan antara lain pertanian, perikanan, pariwisata, ekonomi kreatif, hingga pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Menurutnya, pendekatan tersebut penting agar pembiayaan yang disalurkan tidak hanya feasible dan bankable, tetapi juga benar-benar mampu menggerakkan ekonomi masyarakat di daerah.
Pemerintah Pastikan Data Ekonomi Berdasarkan Kondisi Riil Lapangan
Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa data pertumbuhan ekonomi nasional yang dirilis pemerintah berasal dari survei dan pencatatan nyata di lapangan, bukan sekadar asumsi di atas kertas.
Ia menjelaskan, pemerintah melakukan berbagai metode verifikasi untuk memastikan kondisi ekonomi masyarakat benar-benar tercermin dalam data resmi.
Proses tersebut dilakukan melalui survei Badan Pusat Statistik (BPS), pencatatan pengeluaran ekonomi, hingga pencocokan dengan sejumlah indikator konsumsi masyarakat seperti penjualan kendaraan, konsumsi semen, dan penggunaan listrik.
Purbaya juga mengungkapkan bahwa pemerintah secara rutin memantau aktivitas ekonomi di sejumlah daerah.
Dari hasil pemantauan tersebut, pusat perbelanjaan modern maupun pasar tradisional di berbagai kota besar masih menunjukkan aktivitas ekonomi yang cukup ramai.
Menurutnya, kondisi itu terlihat di sejumlah wilayah seperti Yogyakarta, Surabaya, Bandung, hingga Jakarta yang masih dipadati masyarakat.
Pemulihan Ekonomi Dinilai Belum Merata, Indonesia Disebut Masuk Fase Kebangkitan
Meski demikian, Purbaya mengakui pemulihan ekonomi nasional belum sepenuhnya dirasakan secara merata di seluruh daerah.
Namun, ia menilai Indonesia saat ini sedang memasuki fase transisi menuju pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi.
Pemerintah optimistis proses pemulihan akan terus berjalan, meski membutuhkan waktu agar dampaknya dapat dirasakan secara menyeluruh oleh seluruh lapisan masyarakat dan wilayah di Indonesia.
Ia menilai, pergerakan ekonomi nasional perlahan mulai menunjukkan arah kebangkitan setelah sebelumnya mengalami fase pertumbuhan yang relatif lambat. (mim/dio)
Editor : Siti Dewi Yanti