RADAR BOGOR – Kenaikan harga BBM non subsidi Pertamax menjadi Rp16.250 per liter mulai Juni 2026 mendapat perhatian serius dari Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI).
Organisasi perlindungan konsumen tersebut menilai, penyesuaian harga BBM berpotensi memengaruhi pola konsumsi masyarakat, daya beli, hingga distribusi BBM subsidi di lapangan.
Sekretaris Eksekutif YLKI, Rio Priambodo, mengatakan bahwa pihaknya memahami harga BBM nonsubsidi seperti Pertamax sangat dipengaruhi oleh pergerakan harga minyak mentah dunia serta fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat.
Meski demikian, menurut Rio, kebijakan penyesuaian harga tetap harus mempertimbangkan kepentingan konsumen, keterbukaan informasi, serta dampak ekonomi yang ditimbulkan bagi masyarakat luas.
Salah satu konsekuensi yang berpotensi muncul adalah perpindahan pengguna Pertamax ke BBM bersubsidi, khususnya Pertalite.
Jika tidak diantisipasi dengan baik, kondisi tersebut dapat meningkatkan tekanan terhadap pasokan BBM subsidi.
Pemerintah dan Pertamina harus memastikan ketersediaan pasokan tetap terjaga agar tidak memicu antrean panjang maupun kelangkaan di berbagai daerah.
"Masyarakat yang memang berhak menerima subsidi jangan sampai justru dirugikan," ujar Rio dalam keterangan tertulis, Rabu 10 Juni 2026.
Selain itu, YLKI juga menyoroti dampak kenaikan harga BBM Pertamax terhadap daya beli masyarakat.
Rio menjelaskan bahwa kenaikan harga bahan bakar hampir selalu berdampak pada meningkatnya biaya transportasi, distribusi barang, hingga pengeluaran rumah tangga sehari-hari.
Menurutnya, kelompok masyarakat kelas menengah menjadi salah satu pihak yang paling rentan terdampak.
Mereka tidak memperoleh manfaat subsidi BBM, tetapi tetap harus menanggung kenaikan biaya energi yang berimbas pada kebutuhan lainnya.
"Pemerintah perlu melakukan langkah antisipatif terhadap potensi inflasi yang muncul akibat kenaikan harga BBM. Stabilitas pasokan dan harga energi harus tetap dijaga karena memiliki peran penting dalam mendukung aktivitas ekonomi masyarakat," katanya.
YLKI juga mengkritisi mekanisme pengumuman kenaikan harga yang dinilai berlangsung mendadak.
Rio menilai konsumen membutuhkan waktu yang cukup untuk menyesuaikan perencanaan keuangan dan pengeluaran mereka ketika terjadi perubahan harga komoditas penting seperti BBM.
"Perubahan harga produk yang digunakan secara luas oleh masyarakat sebaiknya disampaikan secara terbuka dan jauh hari sebelumnya. Dengan begitu, konsumen memiliki kesempatan untuk menyesuaikan keputusan ekonominya secara lebih bijak," jelasnya.
Baca Juga: Harga BBM Melonjak Tajam, Cek Perbandingan dengan Negara Tetangga
Di sisi lain, YLKI menegaskan bahwa kenaikan harga Pertamax harus diimbangi dengan peningkatan kualitas produk dan layanan kepada konsumen.
Menurut Rio, masyarakat berhak mendapatkan bahan bakar berkualitas, distribusi yang andal, takaran yang akurat, serta pelayanan yang semakin baik di setiap SPBU.
"Kenaikan harga semestinya dibarengi dengan peningkatan kualitas layanan dan manfaat yang diterima konsumen. Masyarakat tidak boleh hanya dibebani biaya yang lebih tinggi tanpa adanya perbaikan layanan yang sepadan," tegasnya.
Lebih lanjut, YLKI mendorong pemerintah dan pemangku kepentingan terkait untuk melakukan evaluasi terhadap tata kelola komunikasi publik mengenai perubahan harga barang dan jasa strategis.
Organisasi tersebut menilai perlu adanya standar penyampaian informasi yang lebih transparan, terukur, dan mudah dipahami masyarakat.
Terutama untuk komoditas yang memiliki dampak luas terhadap kehidupan masyarakat, keterbukaan informasi dinilai penting agar hak konsumen untuk memperoleh informasi yang jelas dan akurat dapat terlindungi secara optimal. (***)
Editor : Yosep Awaludin