RADAR BOGOR – Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Unpak, Towaf Totok Irawan, menyoroti pentingnya kemampuan politik ekonomi Indonesia.
Hal ini sebagai fondasi dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, berkeadilan, dan berpihak kepada kesejahteraan rakyat.
Menurut Towaf, Indonesia saat ini tengah menghadapi berbagai tantangan sosial dan ekonomi yang ditandai dengan tingginya ketidakpastian serta menurunnya kepercayaan publik terhadap arah kebijakan pembangunan.
Kondisi tersebut, kata dia, membutuhkan kepemimpinan yang mampu menghadirkan harmoni dan sinergi antarlembaga negara demi mencapai tujuan bersama.
“Bangsa Indonesia harus berpikir dan bertindak bersama-sama. Pemerintah harus menjadi dirijen yang jujur dan mampu menghadirkan harmoni dalam kehidupan berbangsa dan bernegara,” katanya, Kamis 25 Juni 2026.
Ia menjelaskan, kemampuan politik ekonomi merupakan kemampuan seluruh elemen negara untuk membangun ekonomi yang beradab dan berkeadilan melalui kebijakan yang konsisten, bertanggung jawab, serta berorientasi pada kepentingan rakyat.
Baca Juga: Hore, 8 Stimulus Ekonomi dengan Anggaran 26 Triliun Resmi Meluncur
Dalam hal ini, peran eksekutif, legislatif, dan yudikatif dinilai sangat menentukan keberhasilan pembangunan nasional.
Towaf menilai pemerintah sebagai pemegang mandat rakyat harus mampu merumuskan program-program ekonomi yang realistis dan dapat dilaksanakan secara efektif.
Program tersebut, menurutnya, tidak cukup hanya menjanjikan kesejahteraan, tetapi juga harus dilandasi transparansi dan akuntabilitas.
Sementara itu, lembaga legislatif diharapkan mampu menghasilkan regulasi yang benar-benar berpihak kepada kepentingan masyarakat luas.
Produk hukum yang lahir, kata dia, seharusnya menjadi instrumen untuk meningkatkan kualitas hidup rakyat, bukan menjadi sarana kepentingan kelompok tertentu.
Di sisi lain, lembaga yudikatif juga memiliki peran penting dalam mewujudkan kemampuan politik ekonomi nasional melalui penegakan hukum yang adil dan tidak diskriminatif.
Menurut Towaf, pemberantasan korupsi, praktik persaingan usaha tidak sehat, premanisme, hingga oligarki merupakan bagian dari upaya menciptakan iklim ekonomi yang sehat dan berkeadilan.
Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya keberlanjutan kebijakan pembangunan. Menurutnya, salah satu tantangan yang kerap terjadi di Indonesia adalah perubahan arah program ekonomi setiap kali terjadi pergantian pemerintahan.
“Program yang sebenarnya sudah berjalan baik sering kali dihentikan dan diganti dengan program baru karena alasan perbedaan visi dan misi. Akibatnya, pembangunan kehilangan kesinambungan,” katanya.
Towaf mencontohkan sejumlah negara di Asia seperti Tiongkok, Taiwan, Singapura, India, Korea Selatan, Jepang, dan Vietnam yang dinilai berhasil menjaga konsistensi arah pembangunan ekonomi meskipun mengalami pergantian kepemimpinan.
Baca Juga: Timnas Prancis Berduka, Sang Pelatih Didier Deschamps Absen di Laga Melawan Norwegia
Konsistensi tersebut, menurutnya, menjadi salah satu faktor yang mendorong kemajuan dan daya saing negara-negara tersebut.
Ia menegaskan kemampuan politik ekonomi yang baik harus mampu menjaga mimpi besar bangsa agar tetap berjalan dari satu generasi pemerintahan ke generasi berikutnya.
Dengan demikian, pembangunan tidak hanya berorientasi pada kepentingan jangka pendek, tetapi juga mampu menghadirkan manfaat ekonomi yang berkelanjutan bagi seluruh rakyat Indonesia.
“Setiap pergantian rezim seharusnya tidak mengubah tujuan besar bangsa. Mimpi besar itu harus dijaga, dirawat, dan diwujudkan bersama demi Indonesia yang maju, berdaulat, adil, dan makmur,” pungkasnya. (uma)
Editor : Yosep Awaludin