RADAR BOGOR – Gejolak ekonomi nasional maupun global masih memberikan tekanan terhadap dunia usaha, termasuk di Kabupaten Bogor. Kondisi ini dinilai menjadi tantangan yang harus dihadapi pelaku usaha dengan kemampuan beradaptasi, berinovasi, dan memperkuat daya saing.
Salah Satu Wakil Ketua Kamar Dagang Indonesia (Kadin) Kabupaten Bogor, Sulhajji Jompa mengungkapkan bahwa, seorang pengusaha harus memiliki mental yang kuat dalam menghadapi setiap perubahan kondisi ekonomi.
"Pengusaha itu ibarat seorang nahkoda kapal yang sudah terbiasa menghadapi hempasan ombak, karena itu, pengusaha idealnya memiliki mental yang kuat dalam menghadapi segala situasi," ujar Sulhajji, Jumat, 3 Juli 2026.
Baca Juga: Jadi Kandidat Calon Ketua Kadin Kabupaten Bogor, Sulhajji Jompa Bawa 3 Program Strategis
Sulhajji menilai, kondisi yang terjadi saat ini merupakan ujian bagi dunia usaha. Namun, kata dia, pengusaha tidak boleh mudah menyerah meski menghadapi berbagai tantangan.
"Hari ini juga menjadi ujian bagi kita, saya selalu menyampaikan kepada teman-teman pengusaha bahwa kita adalah orang-orang yang didesain untuk tidak mudah patah semangat," jelasnya.
Ia mengakui kondisi ekonomi global memberikan dampak yang cukup besar terhadap aktivitas dunia usaha. Berbagai faktor, disebutnya mulai dari konflik geopolitik hingga ketidakpastian ekonomi dunia, ikut memengaruhi iklim usaha di Indonesia, termasuk di Kabupaten Bogor.
Karena, sebagai pengusaha, ia merasakan langsung dampak tersebut pada usaha yang dijalankannya. Meski demikian, pelaku usaha harus mampu melakukan penyesuaian agar tetap bertahan.
"Efek ekonomi global memang sangat terasa, tetapi pengusaha harus punya kemampuan beradaptasi, melakukan penyesuaian, dan berkreasi untuk keluar dari setiap persoalan," ungkapnya.
Ia menjelaskan, saat bertemu dengan para pelaku usaha, tidak sedikit yang menyampaikan keluhan akibat tekanan ekonomi. Bahkan, sebagian mengaku usahanya hampir kolaps. Namun dirinya selalu mengajak para pengusaha untuk mencari solusi bersama.
"Saya selalu mengajak teman-teman berpikir kreatif bagaimana mencari solusi bersama, bukan hanya fokus pada masalah yang dihadapi," bebernya.
Sebagai organisasi yang mewadahi dunia usaha, Sulhajji mengatakan, Kadin memiliki peran penting sebagai ruang diskusi dan musyawarah dalam mencari solusi atas berbagai persoalan yang dihadapi pelaku usaha.
"Kadin adalah organisasi yang dibentuk berdasarkan undang-undang. Di sinilah tempat kita berdiskusi, bermusyawarah, dan mencari solusi bersama agar dunia usaha tetap kuat, berdaya saing, dan mampu meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha," jelasnya.
Ia juga menambahkan, sektor industri di Kabupaten Bogor juga tidak lepas dari dampak kondisi ekonomi global. Perusahaan yang tidak mampu beradaptasi berpotensi melakukan efisiensi, bahkan berujung pada pemutusan hubungan kerja (PHK).
Sementara itu, sebagian pelaku usaha memilih mencari peluang baru, termasuk memindahkan usahanya ke daerah dengan biaya produksi yang lebih rendah.
"Kondisi ekonomi yang bergejolak membuat seluruh proses bisnis harus beradaptasi. Kalau tidak mampu menyesuaikan diri, tentu ada risiko yang harus dihadapi, termasuk PHK," tuturnya.
Selain faktor global, ia menyoroti perubahan kebijakan pemerintah yang terkadang berdampak langsung terhadap pelaku usaha. Salah satunya terkait dinamika program Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), yang sempat mengalami penghentian sementara.
Kondisi tersebut membuat rantai pasok terganggu karena para petani, peternak, hingga pelaku perikanan telah lebih dulu mempersiapkan produksi untuk memenuhi kebutuhan program tersebut.
"Petani sudah menanam pisang dan sayuran, peternak sudah memproduksi telur, begitu juga pemasok ikan. Ketika terjadi penghentian sementara, seluruh rantai pasok ikut terganggu karena produksi sudah berjalan sesuai rencana," imbuhnya.
Karena itu, Sulhajji berharap setiap perubahan kebijakan yang berdampak terhadap dunia usaha dapat dikomunikasikan lebih awal melalui Kadin maupun asosiasi pelaku usaha.
Dengan komunikasi yang baik, pemerintah dan dunia usaha dapat bersama-sama mencari solusi agar dampak terhadap sektor usaha dan tenaga kerja dapat diminimalkan.
"Semua persoalan idealnya bisa dibahas bersama di Kadin dan asosiasi, kemudian hasilnya dikomunikasikan dengan pemerintah agar solusi yang diambil tidak merugikan pelaku usaha maupun masyarakat," pungkasnya. (abl)