RADAR BOGOR – Gerakan Pangan Murah (GPM) yang digelar Dinas Ketahanan Pangan (DKP) Kabupaten Bogor kini tak sekadar menjadi tempat masyarakat mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga terjangkau.
Melalui konsep GPM Istimewa, masyarakat Bogor juga mendapat edukasi seputar keamanan pangan, stabilitas harga, hingga promosi produk pangan lokal.
Kepala DKP Kabupaten Bogor, Andri Hadian, mengatakan GPM Istimewa merupakan pengembangan dari kegiatan GPM yang tidak hanya berfokus pada aktivitas jual beli.
Baca Juga: Tembok Rumah Tiba-Tiba Ambruk, Warga di Gunungsindur Bogor Meninggal
“GPM Istimewa ini menjadi GPM plus, seperti hadirnya stabilitas harga, edukasi tentang pangan dan juga promosi pangan lokal,” ujar Andri, Rabu, 19 Agustus 2026.
Dalam kegiatan tersebut, masyarakat dapat menemukan beragam komoditas pangan, mulai dari beras, sayuran, cabai, tomat, terong, hingga produk berbahan umbi-umbian seperti Modified Cassava Flour (Mocaf).
Harga sejumlah kebutuhan pokok juga dibuat lebih terjangkau. Salah satunya beras kemasan 5 kilogram yang normalnya dibanderol Rp75 ribu, mendapat subsidi sehingga masyarakat dapat membelinya seharga Rp55 ribu.
Selain itu, tersedia pula beras SPHP dari Bulog yang penjualannya menyesuaikan dengan ketersediaan dan ketentuan yang berlaku.
Baca Juga: Malam Ini Coba Cek KKS! Bansos Rp600 Ribu Mulai Muncul di Sejumlah Rekening KPM
Gandeng Kelompok Tani dan UMKM Lokal
GPM Istimewa juga menjadi wadah untuk memperkenalkan produk pangan lokal dan UMKM Kabupaten Bogor. Sejumlah produk yang dijual berasal langsung dari kelompok tani dan Kelompok Wanita Tani (KWT).
Andri mencontohkan pelaksanaan GPM Istimewa di Cibinong yang melibatkan KWT untuk menyediakan berbagai pangan segar hasil pertanian masyarakat.
“Kelompok poktan menjual sayuran, umbi-umbian, tanaman pangan, cabai, tomat, terong yang sekarang harganya sudah naik,” jelasnya.
Tak hanya menyediakan produk pangan, DKP juga memberikan edukasi terkait keamanan pangan. Sebelum produk tertentu dipasarkan melalui GPM Istimewa, dilakukan pengujian mutu menggunakan rapid test untuk memastikan pangan yang dijual memenuhi aspek keamanan.
Baca Juga: Bansos BPNT Tahap 3 2026 Cair di Puluhan Wilayah, Cek Daerah Anda Sudah Termasuk?
“Kalau memang aman boleh dijual, kalau enggak tidak boleh dijualbelikan,” tegas Andri.
Masyarakat juga dapat memperoleh informasi mengenai perkembangan harga pangan melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) bersama Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disdagin).
Menurut Andri, konsep tersebut diharapkan membuat masyarakat mendapatkan manfaat lebih dari sekadar berbelanja dengan harga murah.
“Jadi konsep itu supaya nanti masyarakat datang ke GPM tidak hanya memperoleh harga lebih terjangkau, tapi juga edukasi mengenai pangan yang dijual, terutama yang Beragam, Bergizi, Seimbang, Aman, Sehat (B2SA),” pungkasnya.
Editor : Rani Puspitasari Sinaga