Gen Z Serbu Rumah Subsidi di Tengah Backlog 746 Ribu Unit di Kabupaten Bogor

RADAR BOGOR – Fenomena kepemilikan rumah di Kabupaten Bogor mulai mengalami perubahan.

Di tengah backlog perumahan yang mencapai 746.955 unit, generasi muda, khususnya Generasi Z, justru menjadi kelompok yang paling banyak mengambil rumah subsidi melalui skema KPR FLPP.

Kondisi tersebut menunjukkan tingginya kebutuhan rumah pertama bagi masyarakat usia produktif di Kabupaten Bogor.

Dengan jumlah penduduk sekitar 5.760.900 jiwa, kebutuhan hunian di wilayah ini masih jauh dari terpenuhi.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengakui, persoalan perumahan di Kabupaten Bogor masih cukup besar.

Tidak hanya masyarakat yang belum memiliki rumah, warga yang menempati rumah tidak layak huni juga masih menjadi perhatian pemerintah.

Program Bedah Rumah Meningkat, Kebutuhan Rumah Baru Masih Besar

Berbagai program pemerintah terus digulirkan untuk mengurangi persoalan tersebut. Salah satunya melalui Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).

Pada 2026, Kabupaten Bogor mendapatkan alokasi BSPS sebanyak 8.000 unit.

Angka tersebut meningkat signifikan dibandingkan alokasi pada 2025 yang hanya mencapai 1.346 unit.

Selain itu, Pemerintah Kabupaten Bogor menargetkan perbaikan sekitar 13–14 ribu rumah tidak layak huni hingga penghujung 2026.

Namun, program bedah rumah memiliki sasaran berbeda dengan kebutuhan rumah baru.

Bantuan tersebut diperuntukkan bagi masyarakat yang sudah mempunyai rumah, tetapi kondisi huniannya belum layak.

Sementara itu, masih terdapat kelompok masyarakat yang sama sekali belum memiliki rumah.

Mereka antara lain perantau muda, buruh pabrik, hingga pasangan yang baru menikah dan masih harus berpindah dari satu rumah kontrakan ke kontrakan lainnya.

Kelompok tersebut membutuhkan tambahan pasokan hunian baru. Karena itu, Kementerian PKP mendorong Kabupaten Bogor menjadi salah satu wilayah dengan penyerapan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan dan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) tertinggi di Jawa Barat.

Gen Z Mendominasi Penerima KPR FLPP

Perubahan pola pembeli rumah juga terlihat dari data Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera).

Hingga 23 Juli 2026, kelompok usia 19–25 tahun menjadi penerima FLPP terbanyak. Jumlahnya mencapai 40.263 orang dari total 111.005 penerima FLPP.

Jika kelompok usia 26–30 tahun turut dihitung, jumlah penerima FLPP dari kelompok usia muda tersebut mencapai 69.363 orang.

Artinya, lebih dari 60 persen penerima FLPP pada periode tersebut berasal dari kelompok usia muda yang masuk dalam rentang Generasi Z.

Mayoritas penerima memiliki penghasilan sekitar Rp3 juta hingga Rp5 juta per bulan.

Sementara itu, Jawa Barat menjadi provinsi dengan jumlah penerima FLPP terbanyak, yakni mencapai 26.394 orang.

Biaya Sewa dan Cicilan Rumah Subsidi Tak Terpaut Jauh

Bagi pekerja muda di kawasan penyangga Kabupaten Bogor, rumah kontrakan selama ini menjadi pilihan utama untuk tempat tinggal.

Harga sewa rumah petak di sejumlah kawasan penyangga Bogor berada pada kisaran Rp800 ribu hingga Rp1 juta per bulan.

Jika dibandingkan dengan rumah subsidi, selisih pengeluaran bulanannya tidak terlalu besar.

Rumah subsidi seharga Rp185 juta yang menggunakan skema KPR FLPP dengan bunga tetap 5 persen, uang muka 1 persen, serta tenor 20 tahun memiliki cicilan sekitar Rp1,2 juta per bulan.

Dengan demikian, selisih antara biaya sewa dan cicilan rumah subsidi hanya berada di kisaran ratusan ribu rupiah.

Perbedaannya, uang sewa tidak menghasilkan kepemilikan aset setelah masa tinggal berakhir.

Sementara itu, melalui KPR, debitur memiliki rumah dan sertifikat atas nama sendiri setelah memenuhi ketentuan pembiayaan.

Keunggulan lainnya, cicilan FLPP bersifat tetap hingga kredit selesai. Pemerintah juga tengah mengupayakan agar tenor pembiayaan dapat diperpanjang hingga 40 tahun sehingga beban cicilan bulanan masyarakat dapat semakin ringan.

Bogor Barat Mulai Dilirik sebagai Kawasan Hunian Baru

Pertanyaan berikutnya adalah di mana pasokan rumah baru dapat dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan tersebut?

Bogor Barat mulai muncul sebagai salah satu kawasan yang berpotensi menjadi pusat pertumbuhan hunian baru.

Wilayah yang selama ini dikenal sebagai kawasan pinggiran Kabupaten Bogor tersebut mulai mendapatkan perhatian lebih besar.

Terlebih, rencana pemekaran Kabupaten Bogor Barat yang telah diperjuangkan selama sekitar 30 tahun kembali mendapatkan dorongan, dengan Cigudeg dipersiapkan sebagai calon ibu kota.

Pemerintah Kabupaten Bogor juga mulai mengalokasikan anggaran pembangunan infrastruktur di kawasan tersebut melalui APBD 2026.

Pembangunan awal diarahkan pada kebutuhan dasar, mulai dari gedung pemerintahan, jaringan jalan, hingga pelayanan administrasi kependudukan.

Salah satu pembangunan yang menjadi perhatian adalah jalan alternatif Rancabungur–Leuwiliang.

Infrastruktur tersebut diproyeksikan menjadi jalur alternatif untuk mengurangi kepadatan lalu lintas di ruas utama Dramaga–Leuwiliang yang setiap hari digunakan masyarakat, termasuk mahasiswa IPB.

“Pembangunan jalan alternatif Rancabungur–Leuwiliang adalah program prioritas 2026,” kata Bupati Bogor Rudy Susmanto.

Bagi masyarakat yang tengah mencari rumah pertama, perkembangan infrastruktur tersebut turut membuka peluang baru.

Harga lahan di sejumlah wilayah Bogor Barat masih memungkinkan untuk pengembangan rumah subsidi.

Pada saat yang sama, akses jalan dan fasilitas publik di kawasan tersebut terus dikembangkan.

Perpaduan antara harga lahan, pembangunan infrastruktur, serta meningkatnya kebutuhan hunian membuat Bogor Barat mulai dilirik sebagai salah satu kawasan untuk rumah pertama.

Pembeli Muda Tak Hanya Melihat Harga Rumah

Tren pembeli rumah dari kalangan muda juga terlihat di Mulia Loka Bogor, perumahan subsidi yang dikembangkan PMPLand Group di Jalan Abdul Hamid, Cemplang, pada koridor Dramaga–Leuwiliang.

Proyek tersebut menyediakan 191 unit rumah subsidi dengan fasilitas pembiayaan KPR melalui tiga bank penyalur, yakni BTN, BSN, dan BNI.

Direktur Utama PT Parahita Mulia Propertindo (PMPLand Group), Romy Gustiansyah, mengatakan lebih dari separuh pembeli di Mulia Loka Bogor berusia di bawah 30 tahun.

Menurut dia, karakter pembeli muda saat ini berbeda. Mereka tidak hanya mempertimbangkan kondisi fisik rumah, tetapi juga semakin memperhatikan aspek legalitas dan kepastian perizinan.

“Lebih dari separuh pembeli Mulia Loka berusia di bawah 30 tahun. Mereka adalah Gen Z yang kritis, tidak hanya soal fisik bangunan, tetapi juga soal legalitas dan kepastian perizinan perumahan,” ujar Romy.

Romy menyebut perhatian tersebut sejalan dengan arah pengembangan PMPLand Group yang menargetkan diri sebagai developer rumah subsidi terbaik di Indonesia.

“Target kami menjadi developer rumah subsidi terbaik di Indonesia. Bagi kami, terbaik itu dimulai dari rumah yang legalitasnya jelas sejak hari pertama,” katanya.

Sikap kritis calon pembeli rumah juga menjadi hal penting dalam proses memilih hunian.

Sebelum membayar tanda jadi, calon konsumen disarankan memastikan sejumlah aspek, mulai dari legalitas lahan, izin Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), kerja sama resmi dengan bank penyalur KPR, hingga rekam jejak pengembang.

Backlog Rumah Bogor Masih Jauh dari Terpenuhi

Meski berbagai program pemerintah dan pembangunan kawasan baru mulai bergerak, pasokan rumah subsidi di Kabupaten Bogor masih belum sebanding dengan kebutuhan.

Backlog yang mencapai 746.955 unit menunjukkan masih panjangnya pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan hunian masyarakat.

Di sisi lain, meningkatnya minat generasi muda terhadap rumah subsidi serta berkembangnya kawasan seperti Bogor Barat menunjukkan adanya peluang bagi masyarakat yang ingin memiliki rumah pertama.

Dengan skema cicilan yang relatif berdekatan dengan biaya sewa rumah, KPR FLPP menjadi salah satu pilihan pembiayaan yang dapat dimanfaatkan pekerja muda untuk beralih dari status penyewa menjadi pemilik rumah.

Bagi Generasi Z di Kabupaten Bogor, rumah pertama kini bukan sekadar persoalan tempat tinggal.

Harga, besaran cicilan, akses kawasan, fasilitas publik, hingga legalitas menjadi pertimbangan penting sebelum menentukan pilihan hunian. (***)

Editor : Yosep Awaludin