RADAR BOGOR – Masa aging population terus mengancam Jepang.
Menyadari hal itu, pemerintah Jepang menambah gelontoran anggaran untuk kesejahteraan sosial.
Jumat (27/12) pemerintah Jepang telah menyetujui anggaran untuk tahun fiskal 2025.
Anggaran 115,5 triliun yen atau Rp 11.800 triliun siap digunakan mulai April 2025.
Dari jumlah itu, 38,3 triliun yen atau Rp 3.900 triliun dialokasikan untuk jaminan sosial.
Jepang memiliki tantangan populasi yang menua.
Tercatat, sebesar 29,3 persen warga berusia di atas 65 tahun.
Berbanding lurus dengan situasi itu, angka kelahiran di negara tersebut rendah.
September lalu, surat kabar Asahi Shimbun menuliskan Kementerian Dalam Negeri dan Komunikasi menyebutkan angka penduduk usia tua naik 0,2 poin.
Sejak pendataan pada 1950, penduduk usia tua di Jepang memang tinggi.
Dari seluruh populasi perempuan di Jepang, mereka yang berusia di atas 65 tahun mencapai 32,2 persen.
Pejabat setempat sudah bersiap untuk menghadapi masalah penuaan penduduk itu tahun depan.
Sebab, layanan medis dan layanan perawatan jangka panjang diprediksi tidak mampu mengimbangi jumlah penduduk tua yang semakin banyak.
Jumlah pekerja lanjut usia melonjak 2,4 kali lipat selama 10 tahun terakhir.
Menurut survei angkatan kerja pemerintah, jumlah pekerja berusia 65 tahun ke atas pada 2023 mencapai rekor tertinggi, yaitu 9,14 juta.
Jumlah tersebut naik 20.000 dari tahun sebelumnya.
Pidato kebijakan pertama Perdana Menteri Jepang Shigeru Ishiba pada 4 Oktober lalu menyebutkan bahwa jaminan sosial memang berfungsi sebagai jaring pengaman.
Tujuannya, memberikan rasa aman.
’’Kami akan meninjau seluruh sistem jaminan sosial, termasuk layanan kesehatan, pensiun, perawatan anak, dan perawatan lansia,’’ katanya.
Selain itu, pihaknya akan mendorong dibukanya lapangan kerja untuk lansia, perempuan, dan penyandang disabilitas.
’’Tujuannya, menciptakan masyarakat di mana setiap orang dapat memanfaatkan potensi mereka semaksimal mungkin,’’ tuturnya.
Di luar jaminan sosial, pemerintah Jepang meningkatkan anggaran pertahanan.
Dana 8,7 triliun yen atau Rp 895 triliun untuk 2025 itu akan membantu membiayai perekrutan pasukan militer Jepang.
Mereka juga ingin meningkatkan hubungan antara militer AS dan Jepang.
Anggaran pertahanan tersebut juga akan digunakan untuk sistem pengumpulan informasi rudal balistik dari satelit.
’’Memperkuat kemampuan pertahanan kami adalah sesuatu yang sedang kami kerjakan secara aktif,’’ kata Ishiba pada Kamis (26/12).
Dia mengungkapkan, meski senjata perangnya hebat, kalau tidak ada pasukan yang cukup, hal itu akan percuma.
Sebelumnya, Kementerian Pertahanan menyatakan bahwa Jepang menghadapi kondisi keamanan yang berat dan kompleks pasca-Perang Dunia II.
Ishiba juga menyampaikan kekhawatiran serupa.
Sebab, Jepang memiliki konstitusi pascaperang yang bersifat pasifis dan membatasi kapasitas militernya pada tindakan-tindakan defensif. (lyn/c7/bay)
Editor : Lucky Lukman Nul Hakim