RADAR BOGOR - Pemerintah Indonesia mencatatkan sejarah di hari keempat palaksanaan COP30 Belem di Brasil, lewat penendatanganan kerjasama perdagangan karbon internasional yang berbasis teknologi dengan Norwegia.
Penandatangan kerjasama itu dilakukan Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hanif Faisol dan Menteri Iklim dan Lingkungan Norwegia Andreas Bjelland Eriksen di Paviliun Indonesia, Kamis 13 November 2025.
Menteri LH/Kepala BPLH Hanif Faisol, menyatakan bahwa kerjasama ini merupakan langkah besar menuju implementasi Artikel 6.2 Perjanjian Paris dengan dimulainya perdagangan karbon internasional berbasis teknologi (teknologi berbasis solusi) pertama dari Indonesia.
Penandatanganan Framework Agreement Generating Based Incentive antara PT PLN (Persero) dan Global Green Growth Institute (GGGI), yang bekerja di bawah payung kerja sama bilateral antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Norwegia, merupakan awal dari kesepakatan ini.
Perjanjian ini akan memungkinkan Indonesia untuk menghasilkan pengurangan emisi CO2e sebesar 12 juta ton melalui proyek energi terbarukan, yang memiliki potensi nilai ekonomi sebesar USD 350 juta.
Penandatanganan ini merupakan bagian dari pelaksanaan Program Incentive Berbasis Generasi (GBI).
Ini adalah lanjutan dari kerja sama yang disepakati antara KLH/BPLH dan Kementerian Iklim dan Lingkungan Norwegia.
"Kami melihat kerja sama ini sebagai awal dari fase implementasi nyata, bukan akhir. Indonesia ingin memastikan pasar karbon yang dibangun berintegritas tinggi, transparan, dan memberi manfaat langsung bagi masyarakat serta lingkungan,” ujar Hanif Faisol.
Penandatanganan Framework Agreement PLN–GGGI adalah langkah penting menuju kesepakatan Mitigation Outcome Purchase Agreement (MOPA), yang dijadwalkan akan ditandatangani pada akhir Desember 2025.
Implementasi MOPA ini akan membuat Indonesia menjadi negara pertama di dunia yang melakukan perdagangan karbon internasional berdasarkan Pasal 6.2 Perjanjian Paris.
Selain itu, ini akan memperluas mekanisme pasar karbon nasional ke sektor teknologi energi bersih.
Melalui skema Result-Based Contribution (RBC) Norwegia, kerja sama bilateral Indonesia-Norwegia saat ini berfokus pada sektor Penyelesaian Berdasarkan Alam (NBS), yang telah memberikan kontribusi hingga USD 260 juta untuk kinerja pengelolaan hutan Indonesia.
Langkah baru ini menandai permulaan perdagangan karbon berbasis teknologi bagi Indonesia, yang merupakan langkah penting dalam diversifikasi sumber emisi untuk menuju transisi ke energi rendah karbon.
"Kami berterima kasih atas komitmen Norwegia untuk menanggung bagian keuntungan sebesar lima persen untuk kegiatan adaptasi," tuturnya.
Menteri Hanif menambahkan bahwa Indonesia mengusulkan agar dana ini diberikan melalui mekanisme Dana Iklim Nasional, sehingga pelaksanaannya lebih efisien dan sesuai dengan prioritas nasional.
Andreas Bjelland Eriksen, Menteri Iklim dan Lingkungan Norwegia, menyatakan keyakinannya terhadap kesiapan Indonesia untuk memimpin agenda perdagangan karbon berintegritas tinggi di tingkat global saat menyampaikan sambutan.
“Bagi Norwegia, keberhasilan pelaksanaan program ini baru merupakan awal. Kami yakin langkah bersama ini akan membuka jalan bagi kolaborasi yang lebih luas di bidang teknologi dan investasi hijau,” katanya.
"Indonesia telah membuktikan kesiapan dan kapasitas politiknya untuk memimpin inisiatif karbon berintegritas tinggi sebuah sinyal kuat bagi para investor global dan pemerintah di seluruh dunia," tambahnya.
Kerja sama yang dilakukan antara Indonesia dan Norwegia menegaskan pesan utama yang disampaikan Indonesia di forum COP30: kepemimpinan nyata dalam transisi energi dan pencapaian Net Zero Emissions (NZE) 2060.
Darmawan Prasodjo, Direktur Utama PT PLN (Persero), menyatakan kesiapan PLN untuk memenuhi visi Presiden Prabowo untuk mempercepat transisi energi melalui Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) dari tahun 2025 hingga 2034.
Darmawan menyatakan bahwa kapasitas pembangkitan Indonesia akan meningkat menjadi 69,5 gigawatt dalam sepuluh tahun ke depan, dengan sekitar 76 persen dari peningkatan ini berasal dari energi terbarukan dan teknologi penyimpanan energi.
RUPTL terbaru menjadi peta jalan strategis PLN untuk mempercepat transisi ke energi bersih menuju NZE 2060 atau lebih cepat, memperluas pasokan listrik di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T), menciptakan lapangan kerja hijau, dan meningkatkan ketahanan energi nasional.
"PLN berkomitmen membangun sistem ketenagalistrikan yang lebih bersih, inklusif, dan berkelanjutan dengan mengedepankan energi terbarukan. Melalui sinergi dengan seluruh pemangku kepentingan, kami yakin target ambisius transisi energi Indonesia dapat tercapai tepat waktu," ujarnya.
Dengan Framework Agreement antara PLN dan GGGI, langkah bersama Indonesia-Norwegia ini menandai awal perdagangan karbon internasional berbasis teknologi dari Indonesia.
Pencapaian ini tidak hanya menegaskan posisi Indonesia sebagai penggerak utama pasar karbon berintegritas tinggi.
Tetapi juga menegaskan peran KLH/BPLH dalam mengawasi pelaksanaan Artikel Perjanjian Paris untuk mewujudkan ekonomi yang adil dan berkelanjutan tentang sumber daya alam. (***)
Editor : Yosep Awaludin