RADAR BOGOR - Kemarin, dunia dikejutkan oleh invasi militer Amerika Serikat (AS) ke Venezuela yang diperintahkan oleh Presiden Donald Trump.
Dalam tanggapannya, mantan presiden AS Obama menyoroti sebuah anomali berbahaya yaitu justifikasi serangan tersebut seolah-olah didasarkan pada "dukungan publik" yang masif.
Namun, publik yang mana? di era ini, kita tahu bahwa "suara publik" adalah apa yang terpampang di media sosial.
Di sinilah letak bahaya yang sesungguhnya.
Peristiwa ini bukan sekadar agresi militer konvensional, melainkan manifestasi nyata dari apa yang disebut oleh Prof. Widodo Dwi Putro dalam bukunya, Revolusi Senyap, sebagai transisi dari Rule of Law menuju Rule of Algorithm.
Perubahan aturan main ini terjadi secara revolusioner, namun senyap, tanpa disertai gemuruh pemberontakan atau manifesto politik.
Opini Publik sebagai Produk Algoritma
Trump membenarkan tindakannya dengan mengklaim adanya mandat rakyat.
Namun, validasi tersebut tidak lagi lahir dari proses deliberasi yang sehat atau konsensus lembaga perwakilan Kongres, melainkan dari riuh rendah media sosial.
Masalahnya, seperti yang diulas dalam Revolusi Senyap, media sosial bukanlah ruang publik yang netral.
Ia dikendalikan oleh algoritma yang bekerja dalam "kotak hitam".
Algoritma media sosial dirancang untuk memaksimalkan keterlibatan, yang sering kali berarti memprioritaskan konten yang memicu emosi, amarah, dan polarisasi.
Ketika Trump melihat "dukungan publik" di berandanya, ia sebenarnya sedang melihat cermin yang dipoles oleh algoritma untuk memantulkan bias penggunanya sendiri.
Inilah yang dimaksud Prof. Widodo sebagai pergeseran dari kedaulatan logos (nalar budi) menuju dominasi algos (kalkulasi numerik).
Kebenaran tidak lagi dicari melalui perdebatan rasional tentang hukum internasional, melainkan dikalkulasi berdasarkan metrik likes, shares, dan tren viral.
Jika algoritma mengatakan "invasi itu populer", maka bagi pemimpin populis, invasi itu "benar".
Revolusi yang Senyap dan Mematikan
Yang mengerikan adalah betapa halusnya pergeseran ini terjadi.
Prof. Widodo menyebutnya sebagai "revolusi senyap" karena ia tidak merobohkan gedung parlemen secara fisik, tetapi melumpuhkan fungsinya dari dalam.
Tidak ada undang-undang baru yang disahkan untuk melegalkan invasi ini, namun legitimasi moralnya dibangun di atas fondasi digital yang rapuh.
Kita sedang menyaksikan matinya Rule of Law yang berbasis pada teks dan interpretasi manusia, digantikan oleh Rule of Algorithm yang deterministik.
Dalam logika algoritma, hukum internasional yang melarang intervensi militer dianggap sebagai "hambatan inefisiensi".
Jika data menunjukkan bahwa invasi akan mengamankan aset minyak dan didukung oleh sentimen online, maka algoritma dan pemimpin yang disetirnya akan mengeksekusi tindakan tersebut tanpa ragu.
Lebih jauh lagi, fenomena ini menegaskan tesis Critical Legal Studies (CLS) bahwa hukum tidak pernah netral.
Dalam kasus ini, algoritma menjadi alat kekuasaan baru yang menyembunyikan kepentingan politik di balik topeng "data objektif".
Trump menggunakan sentimen algoritma sebagai perisai untuk melanggar kedaulatan negara lain, seolah-olah tindakannya adalah kehendak statistik yang tak terbantahkan.
Matinya Subjek Hukum
Akhirnya, invasi ini menandai kematian kita sebagai subjek hukum yang otonom.
Di mata penguasa yang disetir data, rakyat Venezuela bukan lagi manusia yang memiliki hak asasi, melainkan sekadar "aset" atau "risiko" yang harus dikelola.
Rakyat Amerika pun bukan lagi warga negara yang berdaulat, melainkan "pengguna" yang opininya dimanipulasi dan dipanen untuk melegitimasi perang.
Peristiwa Venezuela adalah peringatan keras.
Kita tidak sedang menuju masa depan yang futuristik dan teratur, melainkan kembali ke feodalisme baru.
Bedanya, jika tuan tanah feodal dulu menggunakan cambuk, tuan tanah digital hari ini menggunakan kode biner untuk mendikte realitas.
Revolusi ini memang senyap, tetapi dampaknya seperti yang dirasakan rakyat Venezuela, sangatlah nyata dan menghancurkan.
Hantu Kapital dan Kolonialisme Baru
Di ujung segala retorika tentang "memerangi narkoba" atau "menegakkan demokrasi", tersingkaplah wajah asli yang jauh lebih purba.
Jika Critical Legal Studies mengajarkan kita bahwa hukum tidak pernah netral, maka teori Post-Colonialism membimbing kita untuk melihat apa yang disembunyikan di balik topeng "misi pemberadaban" modern ini.
Seperti dilaporkan oleh Al Jazeera, motif sesungguhnya sangat tidak pantas: "Venezuela’s oil, not alleged drug trafficking, caught Trump’s eye".
Klaim tentang pemberantasan narkoba hanyalah teater.
Faktanya, mayoritas kokain yang masuk ke AS berasal dari Kolombia, bukan Venezuela.
Narasi "narkoba" hanyalah pretext atau dalih untuk menutupi hasrat ekstraktif yang brutal.
Vivek Chibber dalam Postcolonial Theory and the Specter of Capital sudah mengingatkan kita bahwa kita tidak boleh terjebak hanya pada analisis budaya atau identitas.
Invasi ini yang sedang kita saksikan adalah bangkitnya kembali Hantu Kapital yang bersifat universal dan predator.
Kapital tidak peduli pada "demokrasi" atau "nilai-nilai Barat"; ia hanya peduli pada ekspansi dan akumulasi.
Dalam kacamata post-kolonial, Venezuela tidak dilihat sebagai negara berdaulat dengan warga negara manusia, melainkan direduksi kembali menjadi "tanah jajahan" atau sekadar "aset dalam neraca".
Trump bertindak layaknya Gubernur Jenderal era kolonial yang merasa berhak "menjalankan negara itu" demi mengamankan aliran sumber daya ke pusat imperium.
Bedanya, jika kolonialisme lama menggunakan dalih "agama" atau "peradaban", kolonialisme baru ini menggunakan dalih "algoritma" dan "keamanan", padahal intinya tetap sama: Minyak.
Pada akhirnya, revolusi senyap algoritma hanyalah alat baru bagi tuan lama.
Kita bukan lagi sekadar subjek hukum yang kehilangan hak, tetapi korban dari mesin kapitalisme global yang menggunakan kecanggihan teknologi untuk membenarkan perampokan sumber daya alam yang paling primitif.
Mesin algoritma itu padahal kita tau dikuasai oleh para pemodal besar yang itu itu saja dan mengkooptasi mesin pemerintahan, demokrasi dan hukum kita.
Revolusi itu bukan cuma terjadi di amerika, tapi di Indonesia di tengah tengah kita juga secara senyap namun mematikan.
Kita menolak untuk duduk diam menunggu kematian. (*)
Oleh: H. Sariat Arifia, Dosen ITB Vinus Bogor
Editor : Lucky Lukman Nul Hakim