RADAR BOGOR - Tim Pengawas (Timwas) DPR RI 2026 mengingatkan Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) agar benar-benar memperhatikan kelayakan fasilitas bagi jamaah haji Indonesia.
Sejumlah sarana yang ditemukan Timwas DPR di lapangan dinilai masih kurang memadai dan dikhawatirkan dapat mengganggu kekhusyukan ibadah para jamaah haji.
Dalam inspeksi mendadak (sidak) di kawasan Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna) pada Sabtu malam, Ketua Timwas DPR Cucun Ahmad Syamsurijal bersama rombongan menemukan kondisi fasilitas jamaah haji yang dinilai belum sesuai standar.
Salah satu temuan adalah kasur untuk jemaah yang dianggap kurang layak karena terlalu tipis, kurang nyaman, serta tidak sesuai dengan spesifikasi yang telah disepakati sebelumnya antara penyedia layanan dan pemerintah Indonesia.
Dalam kesempatan tersebut, sejumlah anggota Timwas juga mencoba langsung fasilitas kasur yang disediakan. Cucun menyebut kondisi penataan ruang juga menjadi perhatian.
“Kasurnya sudah kecil, penempatannya juga tidak ada space,” ujar Cucun pada Sabtu, 23 Mei 2026.
Baca Juga: 5 Makanan Underrated di AEON Sentul Bogor yang Wajib Dicoba!
Sementara itu, Wakil Ketua DPR RI sekaligus anggota Timwas Haji DPR RI 2026, Sari Yuliati, menegaskan bahwa pelayanan kepada jemaah harus mengutamakan kenyamanan ibadah tanpa mengabaikan kesejahteraan petugas haji.
Pernyataan tersebut disampaikannya saat mengunjungi jemaah haji Indonesia di Hotel Lulua Al Masher No. 423, Makkah, pada Minggu, 24 Mei 2026.
Dalam kunjungan itu, ia menerima berbagai masukan dari jemaah, terutama terkait variasi menu makanan serta perhatian terhadap kondisi petugas di lapangan.
“Hari ini kami menerima beberapa catatan dari jemaah, terutama soal variasi menu makanan. Selain itu, mereka juga menginginkan perhatian terhadap kesejahteraan petugas,” ujar politikus Partai Golkar tersebut.
Sari menegaskan bahwa seluruh temuan Timwas maupun aspirasi jemaah akan dibawa ke dalam rapat bersama Amirul Hajj dan Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) untuk segera ditindaklanjuti menjelang puncak ibadah haji.
Ia juga menekankan bahwa keikhlasan jemaah tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan kualitas pelayanan. Negara, menurutnya, tetap berkewajiban memastikan hak-hak jemaah terpenuhi dengan baik.
“Tidak ada satu pun yang kita tolerir yang memanfaatkan keikhlasan para jemaah dalam beribadah,” tegasnya.
Lebih lanjut, ia berharap seluruh jemaah dapat menjalankan ibadah dalam kondisi sehat dan nyaman sehingga seluruh rangkaian rukun haji dapat dilaksanakan dengan khusyuk dan sempurna.
Editor : Rani Puspitasari Sinaga