RADAR BOGOR - Hubungan perdagangan antara Inggris dan China kembali memanas setelah pemerintah Inggris secara resmi menasionalisasi perusahaan baja raksasa, British Steel.
Langkah sepihak ini langsung memicu protes keras dari Jingye Grup, perusahaan asal China yang sebelumnya merupakan pemilik mayoritas pabrik British steel tersebut.
Berdasarkan laporan mendalam dari media internasional Al Jazeera, Jingye menuntut kompensasi penuh atas kerugian investasi yang mereka alami, dan mendesak London untuk segera menghentikan tindakan yang mereka sebut sebagai pelanggaran terhadap aturan investasi internasional.
Pemerintah Inggris mengambil alih kendali operasional atas British Steel dengan alasan untuk melindungi kapasitas produksi baja nasional dan menyelamatkan ribuan lapangan pekerjaan di pabrik Scunthorpe, Inggris utara.
Fasilitas tersebut merupakan satu-satunya pabrik yang tersisa di Inggris yang mampu memproduksi baja murni langsung dari bahan baku mentah, bukan dari besi tua daur ulang.
London khawatir jika pabrik ini tetap berada di bawah kendali Jingye, sang pemilik akan menutup tanur tiup karena masalah kerugian finansial yang terus membengkak, yang pada akhirnya akan membuat Inggris sepenuhnya bergantung pada pasar impor untuk material konstruksi dan industri pertahanan.
Baca Juga: Mitsubishi Xpander Cross vs Destinator Ultimate, Mana yang Paling Layak Dibeli?
Di sisi lain, Jingye Grup melayangkan kritik tajam dan menyebut bahwa pemerintah Inggris telah mengabaikan kontribusi besar serta investasi berkelanjutan yang telah mereka kucurkan sejak membeli perusahaan tersebut pada tahun 2020.
Pihak manajemen Jingye mengecam langkah nasionalisasi paksa ini karena London dinilai menawarkan kompensasi yang "hampir nol".
Selain itu, Kementerian Perdagangan Cina turut mengintervensi dengan menyatakan bahwa dalih keamanan nasional yang digunakan oleh Inggris telah merusak hak-hak hukum investor asing serta mengikis kepercayaan pengusaha Cina yang ingin menanamkan modal di Inggris.
Sengketa ini semakin rumit karena Jingye merujuk pada Perjanjian Perlindungan Investasi Bilateral yang ditandatangani oleh Cina dan Inggris pada tahun 1986.
Dalam klausul perjanjian tersebut, kedua negara sepakat untuk memberikan perlindungan bagi investor dari tindakan penyitaan aset secara sewenang-wenang tanpa adanya kompensasi yang adil.
Beijing menegaskan akan memantau ketat perkembangan situasi ini dan siap mengambil tindakan hukum yang diperlukan demi membela hak serta kepentingan sah korporasi mereka di kancah internasional.
Di balik ketegangan diplomatik ini, British Steel memang dikenal sebagai aset industri yang terus berjuang di tengah krisis keuangan.
Sebelum diakuisisi oleh Jingye dari situasi kepailitan, pabrik ini sempat berpindah tangan dengan harga simbolis sebesar satu poundsterling dari Tata Steel ke firma investasi swasta pada tahun 2016.
Pemerintah Inggris mengungkapkan bahwa selama masa operasionalnya baru-baru ini, pabrik Scunthorpe terus merugi hingga ratusan ribu poundsterling per hari dan sangat bergantung pada dana talangan pemerintah, yang diproyeksikan bisa menembus angka 2 miliar dolar AS pada tahun 2028 jika tidak diambil alih.
Ketegangan geopolitik ekonomi ini terjadi pada momen politis yang sangat krusial bagi Inggris.
Baca Juga: Kasus Korupsi RSUD Bogor Utara Masuk Tiga Klaster, Kejari Pastikan Akan Ada Tersangka Baru
Nasionalisasi ini diumumkan tepat ketika kepemimpinan politik di London sedang bertransisi dari Perdana Menteri Keir Starmer ke pemimpin Partai Buruh yang baru, Andy Burnham.
Krisis dengan Jingye Grup ini secara otomatis menjadi ujian diplomatik pertama bagi pemerintahan baru Inggris dalam mengelola hubungan bilateral dengan Cina, yang berstatus sebagai salah satu mitra dagang terbesar mereka.
Sengketa nasionalisasi British Steel ini mencerminkan dinamika rumit antara proteksionisme ekonomi domestik demi keamanan nasional dan penegakan hukum investasi internasional.
Di mana penyelesaian yang adil akan menjadi penentu masa depan arus modal asing di Inggris serta stabilitas hubungan perdagangan Barat dengan Cina. (Angga/Unpak)
Editor : Yosep Awaludin