RADAR BOGOR – Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menghadapi tekanan politik yang semakin besar di tengah berlangsungnya perang melawan Rusia.
Di saat situasi di garis depan Ukraina masih memanas, gelombang demonstrasi terbesar sejak invasi penuh Rusia pada 2022 memaksa Zelensky menggelar serangkaian pertemuan intensif dengan para petinggi militer untuk meredam krisis.
Mengutip laporan Reuters, pertemuan yang berlangsung pada Senin itu dilakukan sebagai respons atas meningkatnya ketidakpuasan masyarakat terhadap kepemimpinan sektor pertahanan Ukraina.
Langkah tersebut diambil setelah ribuan warga turun ke jalan di Kyiv dan sejumlah kota lain untuk menyuarakan tuntutan perubahan di tubuh militer.
Pencopotan Menteri Pertahanan Picu Gelombang Demonstrasi
Aksi protes dipicu oleh keputusan Presiden Zelensky mencopot Mykhailo Fedorov, sosok reformis muda yang dikenal luas, dari jabatan Menteri Pertahanan.
Keputusan tersebut memicu reaksi keras dari masyarakat. Ribuan demonstran tetap menggelar aksi di tengah penerapan aturan darurat militer yang berlaku di Ukraina.
Baca Juga: Cari Tempat Staycation Dekat Bogor? Tajur Katineung Tawarkan Pemandangan 3 Gunung
Selain meminta Fedorov dikembalikan ke kursi Menteri Pertahanan, massa juga mendesak agar Panglima Angkatan Bersenjata Ukraina, Jenderal Oleksandr Syrskyi, dicopot dari jabatannya.
Para pengunjuk rasa menilai Syrskyi bertanggung jawab atas tingginya jumlah korban di medan perang serta masih menerapkan pola kepemimpinan militer yang dianggap kurang adaptif terhadap tantangan perang modern.
Zelensky Bertemu Jenderal Senior Bahas Kondisi Medan Perang
Untuk meredakan ketegangan, Zelensky mengundang lima jenderal dan seorang kolonel secara bergantian ke kantor kepresidenan guna membahas perkembangan situasi militer.
Beberapa perwira tinggi yang hadir dalam pertemuan tersebut antara lain Komandan Pasukan Serbuan Udara Oleh Apostol, serta sejumlah komandan korps seperti Andriy Biletsky, Ihor Obolenskyi, dan Denys Prokopenko.
Sejumlah pengamat menilai para pejabat militer yang dipanggil tersebut berpotensi menjadi kandidat kuat untuk menggantikan posisi Syrskyi apabila terjadi pergantian pucuk pimpinan Angkatan Bersenjata Ukraina.
Pemerintah Berupaya Redam Krisis Kepercayaan Publik
Di tengah meningkatnya tekanan politik, pemerintah Ukraina berusaha menenangkan situasi agar tidak semakin memanas.
Kepala Staf Kepresidenan Kyrylo Budanov mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjaga persatuan nasional.
Ia menegaskan pemerintah mendengar aspirasi publik dan berkomitmen mengambil langkah yang diperlukan dalam waktu dekat.
Sementara itu, mantan Menteri Pertahanan Mykhailo Fedorov mengungkapkan bahwa dirinya sempat berdiskusi dengan Presiden Zelensky mengenai kemungkinan mengemban jabatan lain di pemerintahan.
Namun, Fedorov menegaskan dirinya hanya bersedia kembali apabila dipercaya menduduki kembali posisi Menteri Pertahanan.
Baca Juga: Bukit Lembah Hijau: Wisata Pendakian dengan Air Terjun Tersembunyi di Sukamakmur, Bogor
Demonstran Beri Ultimatum kepada Zelensky
Ketegangan politik diperkirakan masih akan berlanjut. Salah seorang koordinator aksi sekaligus veteran perang, Dmytro Koziatynskyi, menyerukan agar masyarakat menggelar "protes umum tanpa batas" apabila tuntutan mereka tidak dipenuhi pemerintah.
Para demonstran memberikan batas waktu hingga 24 Juli agar Presiden Zelensky mencopot Jenderal Syrskyi serta mengembalikan Fedorov ke kursi Menteri Pertahanan sebagai bagian dari reformasi struktur pertahanan nasional.
Perang Melawan Rusia Tetap Berlangsung
Di tengah dinamika politik domestik, Angkatan Bersenjata Ukraina masih harus mempertahankan pertempuran sengit di sepanjang lebih dari 1.200 kilometer garis depan menghadapi pasukan Rusia.
Sejumlah analis menilai ketegangan antara pemerintah sipil dan pimpinan militer berpotensi memengaruhi efektivitas strategi pertahanan sekaligus berdampak pada moral pasukan yang masih bertempur di medan perang.
Situasi ini menjadi salah satu ujian kepemimpinan paling berat yang dihadapi Volodymyr Zelensky sejak perang pecah pada 2022.
Keputusan yang akan diambil dalam beberapa hari mendatang dinilai bukan hanya menentukan arah reformasi militer Ukraina, tetapi juga memengaruhi tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintah di tengah upaya mempertahankan kedaulatan negara. (Angga/Unpak)
Editor : Yosep Awaludin