RADAR BOGOR - Munculnya berbagai masalah sosial, menjadi perhatian Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi.
"Bagaimana nyelesain ini? kita ingin punya sumbangsih. Kita ingin punya hubungan emosi antara yang diberi dengan memberi," jelas Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi kepada para ASN.
"Ya, oke kita sudah ngumpulin zakat ya. Tapi kan kita tidak tahu zakat itu di mana saja pada siapa saja kan Anda tidak tahu," sambung Dedi Mulyadi.
Untuk itu, Dedi Mulyadi meminta Sekda dan seluruh pegawai Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang bayar zakat harus diberi laporan penggunaan uang yang digunakannya.
"Saya pengen ada judulnya nanti. Si A dipotong bayar zakat. Zakat si A ini beruntukan untuk A. Lokasinya di sini. nama penerimanya ini," kata Dedi Mulyadi.
"Si B, ini lokasinya ini, nama penerimanya ini. Sehingga, suatu saat dia bisa berkunjung ke situ," jelas Dedi Mulyadi.
"Kemudian, oh ini orang yang dibantu oleh zakat saya. Saya pengen begitu," lanjut Dedi Mulyadi.
Menurut Dedi Mulyadi, laporan tersebut harus segera dilakukan.
"Sama dengan uang pajak. Saya pengen begitu. Kalau enggak, kita curiga terus potong zakat, potong zakat," tutur Dedi Mulyadi.
"Saya enggak mau dibilang ini bantuan gubernur. Bukan. Saya bilang bukan bantuan gubernur. Ini bantuan Badan Amil Zakat Provinsi Jawa Barat dan bukan dari bazis-nya. Ini adalah dari pegawai Provinsi Jawa Barat yang dipotong dalam setiap bulan," papar Dedi Mulyadi.
Dedi Mulyadi memberikan satu catatan, tidak boleh uang tersebut digunakan untuk kepentingan politik.
"Clear saya dari dulu saya enggak pernah. Kenapa? Zakat. Zakat umumin dan nanti harus per-unitnya, nanti sistem management-nya harus dilihat. Makanya dijelasin," tegas Dedi Mulyadi.
"Saya bilang amilinnya berapa? 12,5 persen. Oke. Enggak boleh lagi tambah dana operasional. Tapi kalau kurang amilinnya saja enggak ada masalah. Asal sesuai aturan enggak boleh lagi," papar Dedi Mulyadi.
Dedi Mulyadi tidak mau, sudah dapat dana amilin, diberi juga bantuan operasional dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
"Enggak boleh. Ini penting. Karena apa? Saya enggak mau politisasi di situ. Pak Dedi kelihatan santrinya. Ciri kesantrian Pak Dedi zakat (Baznas) aja dikasih biaya operasional Rp50 miliar, dari mana santri dasarnya itu?," pungkasnya. (*)
Editor : Lucky Lukman Nul Hakim