RADAR BOGOR — Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengunjungi kawasan industri yang ada di Bekasi dan Karawang, Jawa Barat.
Dalam kunjungannya tersebut, Dedi Mulyadi kembali menemukan kejanggalan dalam operasional sopir truk.
Para sopir truk di kawasan tersebut terus terang mengadu kepada Gubernur Dedi Mulyadi bahwa mereka selalu ada premanisme.
Dari truk bertonase besar yang mengguncang jalan provinsi yang rusak parah di kawasan Cikarang, setiap hari, ratusan armada hilir-mudik membawa tanah urugan dari lokasi tambang ke kawasan industri.
Tapi di balik proyek bernilai miliaran rupiah itu, ada jeritan sunyi dari para sopir truk yang hanya membawa pulang penghasilan pas-pasan, sementara infrastruktur publik hancur tak berbekas.
Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, langsung turun tangan.
Dalam kunjungannya ke lokasi galian di Bekasi dan Karawang, ia menemukan sejumlah pelanggaran berat terhadap kapasitas jalan dan perizinan.
“Kalau memang melanggar, izinnya akan kami cabut. Saya tidak main-main,” tegas Dedi kepada wartawan, Jumat (18/4).
Fakta di lapangan menunjukkan bahwa sebagian besar truk yang beroperasi di kawasan Cikarang membawa muatan tanah hingga 30 ton, bahkan ada yang mencapai 40 ton, padahal kapasitas jalan provinsi hanya 8 ton.
Tak heran bila jalanan kini berubah menjadi ladang lubang dan debu pekat menyelimuti permukiman warga.
“Jalan provinsi bukan buat dihancurin. Ini untuk rakyat!” kata Gubernur Dedi dengan nada geram saat melihat langsung kondisi di lapangan.
Di tengah konflik kepentingan antara pengusaha dan pemerintah, sopir truk jadi korban terbesar.
Dengan pendapatan harian berkisar antara Rp150.000 hingga Rp300.000, mereka masih harus menanggung berbagai pungutan liar.
Mulai dari biaya DO (surat jalan), uang air mineral, hingga “uang keamanan” yang mencapai total Rp75.000 per hari.
“Kami cuma ngangkut. Tapi kena potong ini itu. Kadang rugi. Jalan rusak, kami yang disalahkan,” ujar seorang sopir asal Nagrek dengan nada lelah.
Bahkan, banyak sopir yang mengaku tak lagi mendapat dua rit sehari karena antrean panjang dan efisiensi perusahaan yang tidak berpihak kepada mereka.
“Yang kaya ya bos tanah. Kami mah kebagian panas doang,” tambahnya.
Salah satu perusahaan yang disebut dalam operasi ini adalah PT Sigit Putra Agung yang mengelola galian tanah di Karawang dan Bekasi.
Meski memiliki izin penjualan tanah dari Pemprov Jawa Barat yang dikeluarkan pada 24 Desember 2024, pelaksanaan di lapangan justru bertentangan dengan aturan K3 (keselamatan dan kesehatan kerja) serta merusak infrastruktur umum.
Gubernur Dedi menyatakan akan memanggil seluruh pemegang izin, termasuk yang beroperasi di kawasan KC Delta, Cikarang, dan Karawang.
Evaluasi total akan dilakukan pada hari Senin mendatang, termasuk potensi pencabutan izin.
“Saya enggak mau rakyat sengsara, tapi yang punya tambang ongkang-ongkang kaki. Ini Jawa Barat, bukan tempatnya kongkalikong,” tegas Gubernur.
Ekonomi Rakyat atau Penindasan?
Dalih yang sering dilontarkan pihak perusahaan adalah “perputaran ekonomi rakyat”.
Namun, Dedi Mulyadi menolak dalih itu jika implementasinya hanya menguntungkan juragan dan menyengsarakan rakyat.
“Kalau ekonomi rakyat, berarti rakyatnya harus diuntungkan juga. Jangan cuma pemilik tanah yang kaya raya, sopirnya cuma dapat nasi bungkus,” kata dia.
Solusi: Bangun Komitmen, Bukan Cuma Proyek
Gubernur menginstruksikan agar setiap pemilik galian wajib memperbaiki jalan yang mereka rusak sebelum operasi dilanjutkan.
Selain itu, ia meminta Dinas Pekerjaan Umum Jawa Barat menghitung kebutuhan anggaran perbaikan dan menyusun perjanjian kompensasi dari pihak tambang.
“Kalau mau gali tanah rakyat, perbaiki juga hak rakyat. Jalan dibikin beton lagi, biar rakyat bisa menikmati,” pungkasnya.***
Editor : Eli Kustiyawati