RADAR BOGOR - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengumumkan terkait efisiensi dan realokasi anggaran Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Jabar) Tahun Anggaran 2025 yang mencapai angka Rp5,1 triliun.
Dalam surat pengumuman Nomor: 12/KU.01.01/BPKAD dan dikeluarkan tanggal 17 April 2025 efisiensi dan realokasi dilakukan untuk menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025.
Selain itu juga untuk menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomo 900/833/SJ Penyesuaian Pendapatan dan Efisiensi Belanja Daerah Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.
Sehingga Pemerintah Provinsi Jawa Barat melakukan upaya dengan melakukan efisiensi dan realokasi anggaran yang mencapai angka Rp.5.162.749.125.174 atau Rp5,1 triliun yang terdiri dari:
- Bidang Infrastrktur dan Sanitasi Rp3.609.011.653.324 (Rp3,6 triliun)
- Bidang pendidikan Rp1.193.054.314.326 (Rp1,1 triliun)
- Bidang kesehatan Rp122.928.252.258 (Rp122,9 miliar)
- Penyediaan cadangan pangan Rp46.198.500.000 (Rp46,1 miliar)
- Prioritas lainnya yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, penciptaan lapangan pekerjaan dan pertumbuhan ekonomi Rp191.556.405.266 (Rp191,5 miliar)
Dalam keterangan unggahannya di Instagram @dedimulyadi71 ia menuliskan bahwa Cinta Pemprov Jawa Barat kepada rakyatnya bukanlah cinta sabun mandi. Atau jika dimaknai cintanya Pemerintah Provinsi Jawa Barat tidak akan pernah habis.
Sebelumnya, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Herman Suryatman menyampaikan pergeseran APBD 2025 dilakukan dengan akuntabel dan efisien serta sesuai ketentuan dan kaidah pengelolaan keuangan daerah.
"Prosesnya langsung dipimpin Pak Gubernur, hasilnya direalokasikan untuk kesejahteraan rakyat Jawa Barat sesuai visi dan misi kepala daerah, serta sejalan dengan program prioritas nasional," kata Herman Suryatman dilansir dari laman Pemprov Jabar.
Realokasi anggaran di antaranya untuk pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, irigasi, elektrifikasi, perhubungan dan sanitasi, kemudian untuk pendidikan, kesehatan, penyediaan cadangan pangan hingga penciptaan lapangan pekerjaan.
Editor : Eka Rahmawati