RADAR BOGOR — Sebuah langkah tegas diambil oleh Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi dan Bupati Subang Reynaldi Putra Andita terkait dengan penertiban bangunan liar yang ada di sepanjang jalur Pantura.
Proyek penertiban ini tidak hanya menegakkan aturan, tetapi juga memberikan solusi bagi warga yang terdampak, salah satunya dengan bantuan dari Bank Jabar Banten (BJB) melalui program BJB Peduli.
Dalam upaya ini, warga yang kehilangan mata pencaharian akibat penertiban mendapat kompensasi dan dukungan untuk membuka usaha baru.
Masyarakat yang selama ini membuka usaha di atas tanah negara dan tanah milik PTPN (Perkebunan Nusantara) merasa khawatir dengan adanya rencana penertiban bangunan liar.
Salah satu tempat yang terpengaruh adalah kebun karet yang sebelumnya ramai dengan pedagang kecil.
Namun, Dedi Mulyadi menegaskan bahwa penertiban ini merupakan langkah untuk memperbaiki lingkungan dan memastikan keberlangsungan pembangunan yang teratur dan legal.
"Penertiban ini bukan hanya untuk menegakkan hukum, tetapi juga untuk menciptakan lingkungan yang lebih rapi dan aman. Kami tidak ingin warga yang terkena dampak merasa terabaikan. Oleh karena itu, kami memberikan bantuan untuk membantu mereka memulai usaha baru," ungkap Dedi Mulyadi dilansir dari Youtube Kang Dedi Mulyadi Channel.
Sebagai bagian dari upaya membantu masyarakat yang terdampak penertiban, Bank Jabar Banten atau bjb meluncurkan program bjb Peduli.
Melalui program ini, 92 pedagang yang terdampak digusur diberikan kompensasi serta modal untuk membuka usaha baru.
Masing-masing pedagang menerima bantuan yang diharapkan dapat membantu mereka memulai usaha baru di lokasi yang lebih teratur dan sesuai peraturan.
Dalam acara penyerahan bantuan ini, perwakilan dari bjb, Zainal Arifin, mengatakan bjb Peduli hadir untuk membantu masyarakat kecil, khususnya para pelaku UMKM yang terdampak oleh perubahan lingkungan dan pihaknya ingin memastikan bahwa mereka tetap bisa bertahan dan berkembang.
Melalui langkah ini, Dedi Mulyadi mengajak seluruh elemen masyarakat untuk memahami pentingnya keteraturan dalam pembangunan.
Tidak hanya sekadar penertiban, tetapi juga mendukung sektor ekonomi kerakyatan yang lebih sehat dan terorganisir.
Selain itu bjb juga berperan penting dalam mendukung UMKM untuk tumbuh dan berkembang melalui program pembiayaan dan pendampingan usaha.
“bjb Peduli bukan hanya sekadar memberikan dana, tetapi juga memberikan peluang bagi masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidup melalui usaha yang lebih baik dan lebih tertata,” kata Gubernur Jabar.
Namun, kebijakan ini juga tidak lepas dari kritik dari sejumlah pihak yang merasa bahwa proses penertiban seharusnya lebih memperhatikan aspek sosial dan ekonomi warga.
Beberapa warga mengungkapkan kekesalan mereka terhadap penertiban tanpa solusi yang jelas sebelumnya, mengingat beberapa dari mereka sudah bertahun-tahun menjalankan usaha di lokasi tersebut.
"Banyak yang merasa bingung dan kesal karena sudah bertahun-tahun berjualan di sini, tiba-tiba digusur tanpa pemberitahuan yang cukup. Namun, dengan bantuan dari BJB, kami bisa mulai lagi dari nol," ujar seorang pedagang surabi yang terdampak.
Gubernur Jawa Barat menegaskan bahwa setiap kebijakan yang diambil telah melalui pertimbangan matang dan melihat kepentingan jangka panjang bagi kesejahteraan masyarakat.
Ia juga menegaskan bahwa penertiban bangunan liar yang dilakukan di jalan Pantura dan kebun karet merupakan bagian dari upaya untuk memastikan pembangunan yang lebih berkelanjutan.
Upaya ini menjadi contoh penting bagaimana pemerintah daerah dan sektor perbankan dapat berkolaborasi untuk mendukung UMKM dan menciptakan lingkungan yang lebih tertib.
Ke depan, Dedi berharap seluruh elemen pemerintah, termasuk aparat, dapat bekerja sama lebih baik lagi untuk memastikan penataan kota yang lebih baik, serta mendukung pengembangan usaha rakyat yang dapat memberikan dampak positif bagi ekonomi daerah.
Dengan adanya program bjb Peduli dan penertiban yang lebih terstruktur, diharapkan Subang dapat menjadi contoh bagi daerah lain dalam pengelolaan ekonomi kerakyatan yang lebih baik dan tertata, sehingga semua pihak dapat merasakan manfaatnya.
Warga Subang berharap bahwa kebijakan ini dapat dilaksanakan dengan bijaksana, dengan tetap memperhatikan kesejahteraan masyarakat, dan memastikan bahwa mereka memiliki peluang untuk bertumbuh di bawah pemerintahan yang lebih transparan dan peduli.***
Editor : Eka Rahmawati