RADAR BOGOR - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi meminta kepada para penyelenggara negara di Provinsi Jawa Barat untuk tidak melakukan pembiaran terhadap berbagai peristiwa hingga berdampak pada terjadinya konflik sosial.
Dedi menyoroti berbagai aksi sosial di wilayah Provinsi Jawa Barat (Jabar) bahkan sampai berujung adanya tindakan pidana, salah satunya peristiwa pembakaran mobil polisi di Kota Depok, Jawa Barat beberapa waktu lalu.
Dalam keterangannya, Rabu (23/4/2025) hari ini, Gubernur Jabar menyampaikan setelah ia pelajari dari berbagai tempat bahwa terjadinya kekisruhan, kesemrawutan, konflik sosial yang berujung pada pidana itu seluruhnya akibat kelalaian penyelenggara negara.
"Apa sih kelalainnya? Kelalaiannya adalah tidak adanya tindakan-tindakan yang dilakukan oleh penyelenggara negara dari mulai gubernur, bupati, wali kota, sampai kepala kelurahan, kepala desa, RT, RW, terhadap berbagai aktivitas ilegal yang dilakukan di lingkungannya masing-masing," ujar Dedi dikutip dari Instagram @dedimulyadi71.
Dedi mengatakan pembiaran yang dilakukan penyelenggaran negara di Jawa Barat yang belakangan terjadi yakni terhadap berdirinya bangunan-bangunan liar mulai dari bantaran sungai, marka jalan, trotoar, di tanah milik orang lain hingga di tanah negara.
"Nah seluruh pembiaran ini berlangsung selama bertahun-tahun bahkan berpuluh-puluh tahun sehingga ketika yang memiliki tanahnya datang, negara membutuhkan terjadi banjir, terjadi wilayah-wilayah yang sangat kumuh," ungkap Dedi Mulyadi.
Namun saat akan dipindahkan tidak ada dana untuk memindahkannya, tidak ada kompensasinya alhasil terjadilah perlawanan serta tindak pidana dan menurut Dedi hal itu merupakan kelemahannya.
Menyikapi berbagai aksi sosial di masyarakat, Dedi meminta agar seluruh tindak kekerasan seluruhnya harus diproses secara hukum.
"Harus diproses secara hukum tanpa harus memandang dia siapa, berasal dari mana, dari kelompok mana, semuanya harus ditindak, semua orang harus tunduk di mata hukum," pinta Gubernur Jabar.
Gubernur Jabar juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh aparatur kepolisian di wilayah Provinsi Jawa Barat baik di bawah Polda Jabar maupun di bawah Polda Metro Jaya. Lantaran sudah telah bersikap tegas terhadap berbagai tindakan yang mengakibatkan kerugian orang lain, yang mengakibatkan lukanya orang lain, dan mengalami penderitaan.
Dedi berharap peristiwa-peristiwa tersebut menjadi peristiwa terakhir yang tidak boleh terjadi dan ia meminta kepada seluruh jajaran pemerintah Provinsi Jawa Barat sampai ke tingkat desa dan kelurahan untuk benar-benar bekerja.
Kepala daerah berusia 54 tahun tersebut juga menegaskan agar tidak boleh lagi penyelenggara negara khususnya di Jawa Barat yang melakukan pembiaran terhadap berbagai peristiwa yang pada akhirnya menimbulkan konflik sosial.
Menurut pria yang disapa KDM itu, setiap orang harus menjalankan kewajibannya dan setiap orang juga harus mendapatkan hak-haknya.
"Ini yang harus dilakukan yang bukan hak kita kita tidak boleh mengambilnya," tutup Dedi Mulyadi.
Editor : Eka Rahmawati