RADAR BOGOR - Masih belum bisa diukur seberapa efektif makan bergizi gratis mampu mengatasi malnutrisi dan tengkes, seperti tujuan awal program berbiaya Rp71 triliun itu.
Yang justru sudah pasti adalah ratusan anak-anak diduga menjadi korban keracunan.
Butuh evaluasi total dan transparan, terutama soal standar keamanan pangan.
MASIH ingat dengan penggalan iklan produk yang diperuntukkan buat para buyung dan upik sekian tahun silam? ”Buat anak kok coba-coba...”
Setelah banyak anak, dari Sukoharjo, Jawa Tengah, sampai Cianjur, Jawa Barat; mulai Nunukan Selatan, Kalimantan Utara, hingga Bombana, Sulawesi Tenggara; menjadi korban keracunan makan bergizi gratis (MBG), negara benar-benar harus dijewer telinganya.
Untuk anak-anak, persiapan, pengawasan, dan eksekusi sebuah program berbiaya total Rp 71 triliun itu harus dipastikan tak boleh ada kompromi sedikit pun.
Bagaimana bisa terbentuk kebiasaan anak-anak mengonsumsi makanan bergizi seimbang, sebagai salah satu tujuan MBG yang selama ini digembar-gemborkan, kalau yang bersemayam di benak mereka justru trauma?
Di dua insiden keracunan massal terbaru di Cianjur dan Bombana, para murid bercerita bagaimana bau menyengat sudah mampir ke hidung mereka sebelum sajian disantap.
Bahkan ketika hanya sedikit saja menu tersebut disantap, tubuh langsung menolak yakni mual, pusing, muntah.
Parahnya lagi, dari mulai diluncurkan 6 Januari lalu, sampai akhir April ini, nyaris tak ada bulan yang berlalu tanpa diwarnai insiden keracunan anak-anak sekolah penerima MBG.
Sampai saat ini belum ada data yang bisa dirujuk apa benar MBG efektif mengatasi malnutrisi dan tengkes seperti yang jadi tujuan semula.
Data yang justru bisa diukur dan tak bisa dibantah yakni ratusan anak telah menjadi korban.
Badan Gizi Nasional (BGN) selaku lembaga yang bertanggung jawab dalam MBG berjanji melakukan evaluasi menyeluruh terkait pelaksanaan program tersebut.
”Kami segera meninjau dan mengevaluasi SOP (standard operating procedure alias standar prosedur operasional) yang berlaku di setiap unit Satuan Pelaksana Program Gizi (SPPG) untuk memastikan bahwa standar kualitas dipatuhi dengan baik,” kata Kepala BGN Dadan Hindayana.
Analisis Center for Indonesia’s Strategic Development Initiatives (CISDI), salah satu penyebab utama terjadinya keracunan adalah belum optimalnya implementasi standar keamanan pangan seperti Hazard Analysis and Critical Control Points (HACCP) dalam pelaksanaan MBG.
HACCP adalah sistem manajemen risiko yang mengatur keamanan pangan di setiap fase, mulai dari proses produksi hingga distribusi makanan.
”Penerapan standar keamanan pangan yang belum optimal, ditambah dengan kekurangan pengaturan keamanan pangan dalam petunjuk teknis, menjadi catatan penting yang harus segera ditangani oleh Badan Gizi Nasional,” ucap Founder dan CEO CISDI Diah S. Saminarsih.
Masih kacaunya standar keamanan MBG ini bisa dilihat dalam soal food tray. Saat berkunjung ke Cianjur pada Rabu (23/4) lalu, Dadan sempat menyebut keracunan di MAN 1 Cianjur karena food tray-nya dari plastik.
Kalau dari stainless steel, lanjutnya, selama ini tak pernah terjadi kejadian serupa.
Tapi, keesokan harinya, temuan awal Polres Cianjur menunjukkan, food stray di SMP PGRI 1, sekolah lain yang puluhan siswanya juga keracunan, ternyata dari stainless steel.
Katakanlah benar yang dari stainless steel lebih aman, kenapa standar itu tak dijaga dengan ketat? Padahal, SPPG yang melayani MBG di kedua sekolah tersebut sama.
Sebenarnya, sebelum keracunan massal di Cianjur dan Bombana, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) sudah pernah mengadukan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang nakal kepada BGN.
SPPG yang tidak patuh dengan ketentuan standar gizi, tempat penyajian makanan yang masih menggunakan bahan plastik, sampai makanan yang disajikan kering.
”Termasuk soal tidak adanya evaluasi dan tindak lanjut dari SPPG untuk anak-anak yang tidak suka nasi dan sayur,” tutur Komisaris KPAI Aris Adi Leksono kepada Jawa Pos, Jumat (25/4) kemarin.
Desakan evaluasi serupa juga disampaikan Kepala Bidang Advokasi Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) Iman Zanatul Haeri.
Dia memberi contoh yang terjadi di SDN Proyonanggan 5, Batang, Jawa Tengah, pada 14 April.
Ketika itu, sebanyak 60 siswa mual dan sakit perut setelah menyantap mie yang jadi salah satu menu MBG.
”Di Batang, sejumlah siswa keracunan dan sebagian lainnya tidak. Ini terjadi karena guru mendeteksi secara dini adanya kondisi yang tidak benar pada mie yang disajikan SPPG sehingga langsung membuangnya. Yang menjadi pertanyaan, SOP (standard operating procedure) apa sudah disosialisasikan secara betul sampai ke bawah,” ungkapnya.
Karena itu, dia mendorong pemerintah menjaga dan melakukan pengawasan secara ketat terkait rantai MBG.
”Kalau ditemukan pengabaian oleh pihak yang bertugas, wajib dijatuhi sanksi tegas. Karena ini bisa mengancam nyawa anak-anak,” katanya.
Aris tak memerinci berapa SPPG dan di lokasi mana saja yang diadukan kepada BGN dan bagaimana lembaga baru tersebut merespons.
Yang pasti, KPAI juga mendesak pemerintah berani terbuka soal kesiapan dapur, tim pelaksana, SOP, pelibatan dinas terkait sampai anggaran.
”Itu agar manajemen resiko dapat dijalankan. Jangan sampai anak-anak jadi korban uji coba dengan banyaknya kasus anak keracunan makanan MBG,” tegasnya. (*/ttg)
Laporan : ZALZILATUL HIKMIA-FERLYNDA PUTRI, Jakarta
Editor : Lucky Lukman Nul Hakim