RADAR BOGOR - Pemberian dana hibah dari Pemerintah Provinsi akan dievaluasi Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi.
"Jadi begini ya, kan itu adalah bagian dari upaya kita dalam membenahi manajemen tata kelola hibah gitu loh," ungkap Dedi Mulyadi kepada wartawan.
"Tata kelolanya bagaimana? satu, agar hibah ini tidak jatuh pada pesantren yang itu-itu juga," kata Dedi Mulyadi.
Yang kedua, ucap Dedi Mulyadi, tidak jatuh hanya pada lembaga atau yayasan yang memiliki akses politik saja.
"Artinya, punya akses terhadap DPRD, punya akses terhadap Gubernur," ungkap Dedi Mulyadi.
"Nah, makanya kan saya sudah rapat dengan Kemenag (Kementerian Agama) seluruh Jawa Barat," jelas Dedi Mulyadi.
Ke depan, sambung Dedi Mulyadi, pihaknya akan mengarahkan pada distribusi rasa keadilan.
Pemerintah Provinsi Jawa Barat, ungkap Dedi Mulyadi, akan mulai fokus membangunkan madrasah-madrasah, tsanawiyah-tsanawiyah yang tidak punya akses terhadap kekuasaan dan politik.
"Jadi, pertimbangannya nanti pembangunan-pembangunan sarana dan prasarana pendidikan yang di bawah Kemenag itu nanti pertimbangan teknis dan pertimbangan kebutuhan bukan pertimbangan politis," papar Dedi Mulyadi.
"Karena selama ini, bantuan-bantuan yang disalurkan kepada yayasan-yayasan pendidikan di bawah Kemenag itu selalu pertimbangannya politik," tutur Dedi Mulyadi.
"Karena, kalau dibuka itu mah jadi ramai malah. Coba ada yayasan yang terimanya Rp2 miliar, Rp5 miliar, ada yang Rp25 miliar, ada yang satu lembaga terimanya sudah mencapai angka Rp50 miliar," papar Dedi Mulyadi.
Menurut Dedi Mulyadi, mekanismenya akan diubah.
"Yang berikutnya, saya sampaikan banyak juga yang menerima bantuan yayasannya bodong," kata Dedi Mulyadi.
"Ini adalah bagian audit kita untuk segera dilakukan pembenahan. Jadi, tujuannya untuk apa? Karena ini untuk yayasan-yayasan pendidikan agama, maka prosesnya pun harus beragama," pungkas Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi. (*)
Editor : Lucky Lukman Nul Hakim