RADAR BOGOR - Sejak dilantik menjadi Gubernur Jawa Barat 20 Februari 2025 lalu, Dedi Mulyadi gerak cepat melakukan berbagai langkah dan menerapkan kebijakan yang kerap menuai sorotan. Kekinian adalah kebijakan KB khusus pria sebagai syarat mendapat bantuan sosial (bansos) dari pemerintah.
Dedi Mulyadi dilantik sebagai Gubernur Jabar bersama wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan pada 20 Februari 2025 lalu setelah menang pemilu 2024 lalu.
Dedi Mulyadi dan Erwan Setiawan adalah pasangan calon nomor urut 4 pada pemilihan gubernur (pilgub) Jabar yang ditetapkan sebagai pemenang pemilu atau terpilih sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat periode 2025-2030 dengan total perolehan suara 14.130.192 suara atau 62,22 persen dari total suasa sah.
Perolehan suara Dedi Mulyadi dan Erwan Setiawa mengungguli 4 pasang calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat lainnya yakni Acep Adang Ruhiyat-Gitalis Dwi Natarina, Jeje Wiradinata-Ronal Surapradja, dan Ahmad Syaikhu-Ilham Habibie.
Sejak resmi memimpin Provinsi Jawa Barat 20 Februari 2024, berikut deretan kebijakan Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi yang menyedot perhatian publik.
Larang Study Tour untuk Pelajar di Jawa Barat
Study tour yang biasanya digelar oleh sekolah-sekolah di Jawa Barat resmi dilarang dan mengeluarkan surat edaran yang ditujukan kepada bupati atau wali kota yang berwenang di jenjang PAUD, TK, SD, SMP, Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat yang mengurus SMA/SMK sederajat, serta Kantor Kementerian Agama yang menaungi pondok pesantren.
Sebab selama ini pelaksaan study tour dianggap membebani orang tua yang harus mengeluarkan banyak biaya.
Menurut Gubernur Jabar, orang tua dengan penghasilan pas-pasan misalnya dan mengikuti kegiatan sekolah dengan nominal besar rela meminjam uang ke sejumlah pihak salah satunya bank emok.
Larang Pelaksanaan Wisuda dan Perpisahan di Sekolah Tingkat TK sampai SMA
Dedi Mulyadi melarang sekolah mengadakan perpisahan dan wisuda di semua jenjang pendidikan dasar hingga menengah atas yang juga kerap membebani orang tua. Larangan pelaksaan wisuda juga termasuk dalam surat edaran bernomor 43/PK.03.04/KESRA tentang 9 langkah pembangunan pendidikan Jawa Barat menuju terwujudnya Gapura Panca Waluya.
Gubernur Jabar menyampaikan larangan sekolah melaksanakan wisuda salah satunya karena ia menyayangi para orang tua di Jawa Barat, sama halnya dengan study tour yang juga menelan biaya yang dianggap memberatkan masyarakat.
"Jadi saya ngelarang wisuda, ngelarang berbagai kegiatan yang mengeluarkan biaya itu sayang sama orang tuanya," kata Dedi Mulyadi dalam video yang diunggahnya di YouTube Kang Dedi Mulyadi Channel.
Namun, larangannya melaksanakan wisuda menuai pro kontra, salah satunya dari Aura Cinta, gadis asal Cikarang, Kabupaten Bekasi yang memprotes kebijakan gubernur Jabar hingga terlibat perdebatan. Aura yang merupakan alumni SMAN 1 Cikarang Utara itu menyampaikan keinginannya agar sang adik yang masih sekolah bisa merayakan momen wisuda.
Tidak Boleh Minta Sumbangan di Jalan Raya
Gubernur Jawa Barat melarang permintaan sumbangan atau penggalangan dana di jalan raya, khususnya yang mengatasnamakan pembangunan rumah ibadah seperti masjid karena dapat menyebabkan kemacetan.
Dedi Mulyadi menekankan agar pembangunan rumah ibadah harus dilakukan dengan tertib dan tidak mengganggu ketertiban umum serta mengajak masyarakat mencari cara yang lebih bijak dan terorganisir khususnya dalam menggalang dana.
Larangan permintaan sumbangan di jalan raya juga tercantum dalam surat edaran nomor 37/HUB.02/KESRA Tentang Penertiban Jalan Umum dari Pungutan Sumbangan Masyarakat di Wilayah Provinsi Jawa Barat.
Kirim Siswa Nakal ke Barak Militer
Kebijakan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi lainnya yang juga menuai pro kontra adalah mengirim siswa nakal ke barak militer. Meski mendapat kritik berbagai pihak, Dedi Mulyadi tetap menjalankan program tersebut dan dimulai di Purwakarta.
Sebanyak 39 siswa SMP yang terlibat kenakalan remaja di Kabupaten Purwakarta mendapat pendidikan di barak militer TNI AD yakni Resimen Artileri Medan (Armed) 1/Sthira Yudha Kostrad. Lalu disusul Kota Bandung yang mengirim 30 siswa SMA juga ke markas tentara.
Baru beberapa hari menjalani pendidikan di barak militer, Dedi Mulyadi memperlihatkan kondisi anak-anak yang tampak mengalami perubahan ke arah yang lebih baik.
Gubernur Jabar menjelaskan kriteria anak nakal atau siswa nakal yang menjalani pendidikan di barak militer di antaranya mereka yang sudah mengarah ke tindakan-tindakan kriminal dan orang tuanya sudah tidak punya kesanggupannya untuk mendidik.
"Mohon ini semua demi kebaikan bangsa, mohon beri ruang bagi kami untuk memperbaiki anak-anak Jawa Barat, mohon beri ruang bagi kami untuk menciptakan mereka menjadi orang hebat, mohon beri ruang bagi kami untuk melahirkan orang-orang istimewa dari provinsi yang kami cintai," kata Dedi Mulyadi dalam video yang dibagikannya di Instagram.
Syarat Dapat Bansos, Pria Harus KB
Tak hanya mengirim siswa nakal ke barak militer, kebijakan Gubernur Jabar yang juga menyedot perhatian adalah syarat KB bagi pria agar mendapatkan bantuan sosial (bansos).
Dalam Rapat Koordinasi Gawe Rancage Pak Kades Jeung Pak Lurah, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi beberapa waktu lalu awalnya Dedi menyampaikan jumlah anggota keluarga di kelas menengah ke bawah yang rata-rata memiliki banyak anak.
Di kesempatan tersebut, Dedi mengimbau agar penerima bansos berusia produktif juga harus melakukan KB.
"Kemudian nanti mudah-mudahan para penerima bantuan sosial, yang menerimanya, misalnya masih usia produktif, boleh terima bantuan sosial tapi harus KB dulu," sarannya.
Akan ada bantuan dari provinsi yang nantinya terintegrasi dengan kabupaten dan kota tetapi syaratnya harus KB dan ia menyarankan agar laki-laki yang menjalankannya.
"Saya selalu menuntut orang yang saya bantu, KB dulu dan yang harus hari ini dikejar, yang KB harus laki-laki," kata Dedi Mulyadi.
Sebab menurut Dedi Mulyadi yang bertanggung-jawab dalam membangun rumah dan pendidikan anak adalah suami. Belakangan wacana pria harus KB disebut-sebut sebagai vasektomi menuai pro kontra dari berbagai pihak.
Editor : Eka Rahmawati