RADAR BOGOR – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menghadiri Musyawarah Nasional (Munas) Asosiasi DPRD Provinsi Seluruh Indonesia (ADPSI) dan Asosiasi Sekretaris DPRD Provinsi Seluruh Indonesia (ASDEPSI) yang berlangsung di Gedung Sate Bandung.
Dalam acara tersebut, Dedi Mulyadi diberi kesempatan untuk berpidato menyampaikan arahan dan pandangan untuk memilih kebijakan yang diambil oleh para anggota DPRD.
Dalam pidatonya Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyampaikan berbagai hal di antaranya strategi dan pandangannya mengenai pentingnya keadilan fiskal dan kesejahteraan publik sebagai prioritas utama dalam pembangunan.
Dedi Mulyadi memulai pidatonya dengan menyampaikan pentingnya transparansi dan keterbukaan dalam pengelolaan anggaran daerah. Tak hanya itu ia juga turut menyoroti honor anggota dewan.
Gubernur Jabar menyebut peningkatan kesejahteraan anggota DPRD honorariumnya harus dilakukan melalui rapat-rapat DPRD.
"Kalau rapat komisi ada honornya, kalau rapat paripurna ada honornya, kalau rapat gabungan komisi ada honornya, kalau rapat badan anggaran ada honornya, kalau rapat badan musyarawah ada honornya, anggota DPRD gak akan pergi ke mana-mana pasti kumpul di kantor,” kata Dedi.
Selain itu Dedi Mulyadi menekankan bahwa bagi masyarakat, apapun sistem pemerintahan yang diterapkan—baik sentralisasi, desentralisasi, atau otonomi daerah yang utama adalah kesejahteraan rakyat.
“Kesejahteraan publik itu hanya bisa diukur dari tiga hal kesehatan, pendidikan, dan lapangan kerja. Jika masyarakat sudah dijamin kesehatannya, pendidikannya, dan ada jaminan perumahan yang layak, mereka akan merasakan kesejahteraan,” ujar Dedi Mulyadi dilansir dari Youtube Lembur Pakuan Channel.
Dedi menyoroti beberapa tantangan besar yang dihadapi pemerintah daerah dalam upaya mencapainya, salah satunya adalah menurunnya kualitas kesehatan yang berimbas pada peningkatan angka kemiskinan.
“Ketika seseorang sakit dan tidak memiliki jaminan kesehatan yang memadai, maka keluarga yang bersangkutan bisa langsung terperosok dalam kemiskinan. Kita tidak bisa membiarkan itu terjadi,” katanya.
Gubernur Jawa Barat mengungkapkan pentingnya kehadiran negara dalam menyediakan layanan kesehatan yang terjangkau dan merata untuk seluruh lapisan masyarakat, tanpa memandang status sosial atau ekonomi.
Tidak hanya itu, Dedi juga menyampaikan perhatian khususnya terhadap kriminalitas remaja yang semakin meningkat, yang sering kali berujung pada tawuran antar kelompok.
Menurut Dedi, fenomena ini sebagian besar dipengaruhi oleh media sosial yang kerap kali menjadi wadah pembentukan karakter dan pola pikir negatif.
“Bahkan, saat anak-anak terlibat tawuran dan harus dirawat di rumah sakit, biaya pengobatannya sering kali tidak bisa diklaim oleh BPJS. Ini menjadi masalah besar bagi banyak keluarga,” ujar Dedi.
Dalam pidatonya, Dedi Mulyadi juga membahas tentang pentingnya pemerataan anggaran antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.
Ia berpendapat bahwa setiap daerah harus memiliki hak dan kewajiban yang jelas dalam pengelolaan anggaran, yang bertujuan untuk mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan publik secara merata.
“Kami di Jawa Barat selalu berusaha untuk meningkatkan keadilan fiskal, dengan cara memastikan bahwa setiap rupiah yang dikeluarkan untuk pembangunan benar-benar bermanfaat bagi rakyat,” imbuhnya.
Mengakhiri pidatonya, Dedi Mulyadi mengajak seluruh anggota DPRD di Indonesia untuk berpikir lebih terbuka dan kritis terhadap kebijakan fiskal yang ada.
Menurutnya, salah satu kunci utama dalam mencapai keadilan sosial adalah dengan meningkatkan kualitas pengelolaan anggaran, serta mendorong para pejabat daerah untuk selalu mengedepankan transparansi dan akuntabilitas dalam setiap keputusan.
“Ke depan, kita harus bekerja lebih keras untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Kita harus membuat sistem yang memungkinkan setiap daerah memiliki kemampuan fiskal yang cukup untuk mengelola pembangunan, sehingga rakyat benar-benar bisa merasakan manfaatnya,” ujar Dedi mengakhiri pidato.
Gubernur Dedi Mulyadi berharap bahwa Musyawarah Nasional Asosiasi DPRD se-Indonesia kali ini dapat menjadi titik awal bagi perubahan besar dalam pengelolaan keuangan daerah, dengan tujuan utama mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera, adil, dan makmur.***
Editor : Eka Rahmawati