RADAR BOGOR - Gubernur Jawa Barat menyebutkan akan memberikan bantuan sosial (bansos) kepada warga yang membutuhkan dengan syarat harus melakukan program Keluarga Berencana (KB).
Sejumlah wartawan mendatangi Dedi Mulyadi terkait pernyataan yang menimbulkan pro kontra tersebut.
"Vasektomi Pak," ujar salah satu wartawan.
"Begini, kan di tayangan TikTok saya ada. Ketika saya pidato pada acara Gawe Rancage Pak Kades dan Pak Lurah, saya pidato Pemerintah Provinsi Jawa Barat, punya alokasi bantuan," tuturnya.
Bantuan tersebut, Dedi mengatakan, merupakan bantuan provinsi, bukan bantuan pusat.
"Satu, bantuan rumah rakyat miskin. Dua, bantuan listrik. Yang ketiga, bantuan beasiswa, baik beasiswa santri, umum SMP SMA," lanjutnya.
Kemudian, ia menuturkan, ada bantuan beasiswa engineer untuk yang tengah menimba ilmu di perguruan tinggi.
"Dan bantuan-bantuan lainnya,' tambahnya.
Dedi menyampaikan, seluruh bantuan ini bertujuan untuk mensejahterakan rakyat.
"Tapi, berdasarkan temuan yang saya alami saat ini. Mudah-mudahan saya tidak salah, nanti dicek lagi kala salah. Di Jawa Barat ini kelahirannya 900 ribu per tahun, berarti tinggi," ujarnya.
Yang kedua, Dedi melanjutkan, warga masyarakat yang berpenghasilan rendah, atau ekonomi menengah ke bawah, yang dikatakan miskin.
"Selalu saya temui rata-rata anaknya lebih dari 3, ada yang 4, ada yang 5, ada yang 11," tambahnya.
Dedi menceritakan, dirinya sering didatangi orang menangis.
"Karena istrinya di rumah sakit engga bisa pulang, tidak bisa bayar sesar, anak yang keempat.Ada yang Rp25 juta, ada yang Rp15 juta, ada yang Rp12,5 juta, ada yang Rp14 juta," jelasnya.
Dedi menyebutkan, orang-orang tersebut tidak memiliki biaya untuk melahirkan.
"Jangankan untuk pendidikan ke depan, untuk melahirkan saja tidak punya biaya dan itu adalah tanggung jawab suami," ungkapnya.
Gubernur Jawa Barat mengungkapkan, bantuan sosial seperti beasiswa hingga pangan tidak akan ada artinya.
"Kemudian, apa artinya bantuan beasiswa, rumah rakyat miskin, jaminan Kesehatan, jaminan Pendidikan, jaringan listrik, jaringan air bersih, bantuan pangan, kalau jumlah anaknya bertambah terus," imbuhnya.
Dedi mengungkapkan, hal tersebut tidak bisa meningkatkan derajat ekonomi.
"Sehingga saya menyampaikan agar penerima bantuan Provinsi Jawa Barat ini ber-KB dan saya harapkan yang ber-KB suaminya, jangan istri," jelasnya.
Dedi menjabarkan, jenis KB yang digunakan disesuaikan dengan keinginan dan bisa menggunakan jenis pengaman.
"Bila perlu pemerintah, teu kabeli pengamanna, udah, saya kasih pengamannya per kepala keluarga," pungkasnya.
Dedi memaparkan, anak merupakan anugerah yang harus dijaga pendidikannya hingga masa depannya.
"Betul, anak adalah anugerah dari Allah, tapi kita juga setiap kelahiran, harus dijaga pendidikannya, kesehatannya, jaminan masa depannya," paparnya.
Hal ini, Dedi menerangkan, dari banyak kasus yang diperhatikan.
"Kalau terlalu banyak, yang saya perhatikan, jangankan untuk sekolah, untuk melahirkan saja tidak terbayar," tutupnya.
Editor : Siti Dewi Yanti