RADAR BOGOR – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi kembali menyuarakan pendekatannya dalam menangani persoalan remaja di ruang publik dan lingkungan sekolah.
Dalam pernyataannya yang diunggah di akun Instagram resminya, @dedimulyadi71, ia menekankan pentingnya menciptakan suasana nyaman dan tertib bagi anak-anak—baik di rumah, di jalanan, maupun di sekolah.
Salah satu kebijakan kontroversial yang menjadi sorotan publik adalah larangan penggunaan knalpot brong dan pelarangan anak di bawah umur mengendarai sepeda motor.
Menurut Dedi, langkah ini bukan sekadar penegakan hukum lalu lintas, tetapi bagian dari upaya menciptakan ketertiban sosial dan kenyamanan bersama. Ia juga menyoroti lemahnya peran institusi pendidikan dalam menegakkan aturan dasar.
“Sampai sekarang saya belum pernah dengar sekolah membuat aturan resmi yang melarang siswa bawa motor atau pakai knalpot brong, ini harus mulai dibenahi,” katanya.
Demi membangun karakter dan kedisiplinan, Dedi juga menggandeng TNI untuk terlibat dalam program pelatihan dan pendidikan karakter bagi para siswa.
Langkah ini sempat menuai kritik, namun Dedi menegaskan bahwa keterlibatan TNI dalam dunia pendidikan bukanlah hal baru.
“Paskibraka dilatih oleh TNI, guru di Papua juga dibantu TNI, bahkan dalam kegiatan Pramuka ada Saka yang melibatkan anggota TNI sebagai pelatih. Ini adalah bentuk sinergi untuk kedisiplinan” ujarnya.
Dedi meyakini bahwa pembinaan karakter harus melibatkan pendekatan disiplin yang tegas namun terukur, terutama ketika sekolah dan lingkungan keluarga mengalami keterbatasan dalam menjalankan fungsi tersebut secara optimal.
Di sisi lain, ia juga menyoroti pentingnya kebijakan yang menyentuh akar persoalan sosial di tingkat rumah tangga. Dedi mencontohkan, ketika satu rumah dihuni banyak anak dengan keterbatasan ruang, ketidaknyamanan dan konflik mudah muncul.
Karena itu, ia kembali menekankan pentingnya kesadaran akan program Keluarga Berencana (KB) sebagai bagian dari solusi jangka panjang. Namun, ia juga mengkritisi anggapan bahwa kebijakan seperti KB atau disiplin siswa dianggap sebagai pelanggaran hak asasi.
“Tidak ada paksaan dalam KB, tapi kalau rumah terlalu sempit dan anak terlalu banyak, bagaimana anak bisa punya ruang untuk tumbuh dengan nyaman?” ujarnya.
Dedi menutup pernyataannya dengan ajakan untuk membangun kolaborasi dan menyebut, daripada terus-menerus memperdebatkan langkah-langkah pemerintah, sudah saatnya semua pihak keluarga, sekolah, masyarakat, dan pemerintah bekerja bersama.
“Negeri ini tidak bisa dibangun dengan perdebatan, tapi dengan kesadaran dan tindakan nyata,” pungkasnya.***