RADAR BOGOR – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi memberikan klarifikasi atas sejumlah tudingan yang menyebut kebijakannya melanggar hak privasi warga, terutama terkait program keluarga berencana (KB) dan penerapan disiplin terhadap anak-anak dan remaja di ruang publik.
Dalam unggahan terbaru di akun Instagram @dedimulyadi71, Dedi menegaskan bahwa kebijakan yang diambil bukan bentuk paksaan atau intervensi berlebihan terhadap kehidupan pribadi warga, melainkan bagian dari upaya menciptakan lingkungan sosial yang lebih tertib, aman, dan manusiawi.
“Kalau di rumah anak tidak nyaman karena satu kamar dipakai banyak orang, maka solusinya adalah keberhasilan program keluarga berencana,” ujar Dedi Mulyadi.
Ia menilai, rumah yang terlalu sempit dengan jumlah anak yang banyak bisa memicu ketidaknyamanan psikologis dan berujung pada perilaku menyimpang. Tudingan melanggar privasi muncul, terutama saat Dedi mendorong kesadaran masyarakat untuk ikut dalam program KB sebagai syarat mendapat bantuan sosial (bansos).
Namun Gubernur Jawa Barat menegaskan bahwa tidak ada unsur pemaksaan dalam ajakannya.
“Tidak ada paksaan untuk ikut KB, baik bagi laki-laki maupun perempuan,” tegasnya.
Selain isu privasi, Dedi juga mendapat sorotan atas larangan anak-anak menggunakan kendaraan bermotor dan knalpot brong.
Menurutnya, tindakan ini adalah bagian dari penegakan kedisiplinan dan keselamatan di jalan raya.
“Bagaimana anak-anak bisa nyaman di jalan kalau mereka naik motor dengan knalpot brong dan bergerombol ugal-ugalan? Itu melahirkan arogansi dan rawan kecelakaan,” kata Dedi.
Gubernur Jabar juga menyoroti minimnya peran sekolah dalam mencegah praktik semacam ini.
“Saya belum pernah dengar ada sekolah yang secara tegas melarang siswa membawa motor atau pakai knalpot brong. Selama ini dibiarkan saja,” katanya, menyayangkan kurangnya sinergi dari lembaga pendidikan.
Kebijakan Dedi yang melibatkan TNI dalam pendidikan disiplin pun menjadi perdebatan. Gubernur Jawa Barat pun menepis kekhawatiran tersebut dengan menyebut keterlibatan TNI dalam pendidikan bukanlah hal baru.
“Paskibraka dilatih TNI, guru di Papua juga dibantu TNI, pramuka ada Saka dengan pelatih dari TNI, jadi kenapa harus diributkan ketika saya melibatkan TNI dalam membina disiplin siswa?” ujarnya.
Dedi Mulyadi kemudian mengajak masyarakat untuk melihat persoalan anak dan remaja secara menyeluruh, bukan hanya dari kacamata hak individu, tetapi juga dari sisi tanggung jawab bersama dalam membentuk generasi masa depan.
“Bangsa ini butuh kesadaran, bukan perdebatan tanpa arah. Daripada saling menyalahkan, lebih baik kita berbagi peran dalam mendidik anak-anak kita,” pungkasnya.***