RADAR BOGOR – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi dilaporkan ke Komnas HAM terkait dengan kebijakan pendidikan militer bagi siswa-siswa yang nakal.
Protes keras dilakukan wali murid karena mereka berpendapat bahwa kebijakan Dedi Mulyadi ini tidak sesuai dengan filosofi dunia pendidikan.
Menanggapi masalah tersebut, Dedi Mulyadi angkat bicara melalui akun Instagram pribadi miliknya, @dedimulyadi71, pada Sabtu, 10 Mei 2025.
Dedi Mulyadi menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang memberikan perhatian khusus terhadap upaya Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk mengatasi anak-anak dan remaja yang berperilaku istimewa atau khusus.
Tak lupa, Dedi Mulyadi juga menyampaikan terima kasih atas kritik, saran, bahkan tuduhan dan pelaporan sebagai Gubernur yang melanggar Hak Asasi Manusia (HAM), khususnya melanggar hak-hak anak.
“Saya yakin seluruh kritik, saran, dan pelaporan itu didasarkan pada concern dan keberpihakan kepada anak-anak dan remaja di Jawa Barat,” ucap Dedi Mulyadi.
Dedi Mulyadi mengatakan bahwa masalah ini merupakan risiko yang dihadapi di tengah-tengah concern dan upaya saya agar anak-anak di Jawa Barat memiliki masa depan yang baik.
Lebih lanjut, Dedi Mulyadi mengajak semua pihak yang memiliki keberpihakan terhadap anak-anak berperilaku khusus di Jawa Barat untuk bersama-sama menyelesaikan permasalahan ini.
“Saya menyampaikan sebagai ajakan, apabila Bapak dan Ibu memiliki concern dan keberpihakan terhadap anak-anak di Jawa Barat yang berperilaku khusus, maka kami dengan tangan terbuka mengajak untuk bersama menyelesaikan,” lanjutnya.
Kepada pihak-pihak yang concern terhadap anak-anak tersebut, Dedi Mulyadi mempersilakan untuk menghubungi Dinas Pendidikan, Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat, para bupati/wali kota, atau kepala Dinas Pendidikan kabupaten/kota di seluruh Provinsi Jawa Barat.
Dedi juga menyampaikan bahwa di Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat sudah banyak antrean anak-anak berperilaku khusus yang menunggu giliran proses pendidikan.
Oleh karena itu, Dedi Mulyadi memberikan kesempatan kepada pihak-pihak yang kontra dengan dirinya untuk menerima anak-anak tersebut, kemudian dididik dan diarahkan dengan pola yang mereka inginkan.
“Agar tugas Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan para gubernur, wali kotanya ringan, saya sangat berharap Bapak dan Ibu untuk menerima anak-anak ini, dididik, diarahkan dengan pola yang dimiliki oleh Bapak dan Ibu semua yang jauh lebih baik dibanding dengan pola yang kami miliki,” lanjut Dedi Mulyadi.
Dedi Mulyadi mengatakan jika pihak-pihak tersebut bersedia menerima anak-anak berperilaku khusus, maka hal tersebut bisa meringankan tugas gubernur.
“Untuk itu, kami dengan tangan terbuka menerima uluran tangan Bapak dan Ibu semua. Barangkali rumahnya, yayasannya, lembaga pendidikannya, kantor pengacaranya bisa digunakan untuk tempat pendidikan anak-anak yang berperilaku istimewa,” sambung Dedi Mulyadi. ***
Editor : Eli Kustiyawati