RADAR BOGOR – Dalam upaya mengatasi masalah premanisme yang mengganggu stabilitas ekonomi dan sosial, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, terus memperkuat langkah-langkah strategis yang telah dirancang di tingkat provinsi.
Salah satu yang menjadi fokus utama adalah pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Anti Premanisme yang diinisiasi oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Dukungan penuh juga datang dari Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, yang memberikan apresiasi terhadap upaya tersebut.
"Ini adalah langkah yang sangat luar biasa, karena di tengah tantangan besar yang dihadapi oleh para pengusaha dan masyarakat, sikap tegas pemerintah dalam memberantas premanisme sangat penting untuk menciptakan rasa aman dan nyaman bagi semua pihak," ujar Dedi Mulyadi melalui akun Instagramnya @dedimulyadi71.
Dedi Mulyadi menyatakan bahwa tindakan premanisme, terutama yang dilakukan oleh kelompok tertentu dengan memakai atribut ormas, telah menyebabkan ketidaknyamanan di masyarakat dan mempengaruhi iklim bisnis di Indonesia.
Gubernur Jawa Barat menegaskan bahwa banyak pengusaha, baik kecil maupun besar, yang terpaksa diam apa yang mereka alami dan merasa tertekan untuk memberikan konsesi berupa uang, pekerjaan, atau produksi kepada para preman agar bisnis mereka bisa berjalan lancar.
"Hal ini tentu saja mengganggu iklim produksi dan ekonomi di tanah air," ujar Dedi Mulyadi.
Sebagai bagian dari solusi, Dedi Mulyadi mencanangkan program pembinaan terhadap para preman yang telah lama meresahkan masyarakat.
Ia mengungkapkan bahwa sekitar bulan Juni dan Juli mendatang, pihaknya akan melakukan pembinaan terhadap mereka dengan menempatkan mereka di barak militer.
"Para preman ini akan diberikan pembinaan, serta diberdayakan dalam proyek-proyek pembangunan yang digerakkan oleh Pemprov Jabar, seperti pembangunan jalan, irigasi, jembatan, sekolah, dan rumah untuk rakyat miskin," tambah Dedi.
Menurut Dedi Mulyadi, Presiden Prabowo Subianto memberikan dukungan penuh terhadap langkahnya dan merupakan bagian dari sinergi antara pemerintah pusat dan daerah untuk memerangi premanisme.
"Satgas Anti Premanisme yang dibentuk oleh pemerintah pusat semakin memperkuat upaya yang telah kami lakukan di Jawa Barat. Kini, langkah ini harus disamakan dengan kebijakan nasional untuk memberi dampak yang lebih besar," kata Dedi.
Melalui kerja sama yang solid antara pemerintah pusat dan daerah, diharapkan premanisme dapat diberantas, dan masyarakat kembali merasa aman.