RADAR BOGOR — Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi beberapa waktu lalu turun ke Kampung Baru, Kelurahan Harjamukti Kecamatan Cimanggis, Kota Depok beberapa waktu lalu.
Dedi Mulyadi hadir di tengah kerumunan bukan hanya sebagai gubernur, melainkan sebagai penengah dalam sengketa yang telah berlangsung bertahun-tahun.
Gubernur Jawa Barat juga datang sebagai penengah dan memastikan bahwa pengukuran lahan oleh pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) berjalan dengan transparan.
“Saya hadir bukan untuk memihak siapa pun, saya hanya ingin memastikan bahwa proses pengukuran ini berjalan dengan benar dan tidak menjadi masalah baru,” tegas Dedi kepada warga yang berkumpul.
Kepemilikan lahan di lokasi Kampung Baru dimiliki oleh tiga pihak terdiri dari Pemerintah Kota (Pemkot) Depok, Kementerian Sekretariat Negara (Setneg), dan PT PP Properti (BUMN).
Di sisi lain, warga yang menduduki lahan tersebut khawatir atas tanah yang mereka tempati selama puluhan tahun tersebut.
Mereka berharap Dedi Mulyadi tidak membiarkan pengukuran berlangsung sepihak. Dalam dialog terbuka, beberapa warga bahkan menyuarakan kekhawatiran kepada Gubernur Jawa Barat.
Dedi Mulyadi merespons dengan menenangkan massa dan melakukan dialog terbuka serta menjelaskan bahwa pengukuran tanah adalah proses administratif yang belum tentu menentukan status kepemilikan final.
Dedi Muyadi juga meminta agar warga tidak terpancing emosi, karena keputusan hukum harus ditempuh secara adil, bukan dengan kekerasan atau tekanan massa.
Proses pengukuran kemudian dilanjutkan dengan pengawasan terbuka, disaksikan oleh warga dan aparat setempat.***
Editor : Eka Rahmawati