RADAR BOGOR — Kebijakan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang menempatkan siswa yang terlibat kenakalan remaja ke barak militer sebagai bagian dari pembinaan karakter menuai kritik dari anggota Komisi X DPR RI, Verrel Bramasta.
Melalui unggahan video di akun TikTok @amanat_nasional, Verrel yang mewakili daerah pemilihan Jawa Barat VII menyampaikan pandangannya secara terbuka dan menilai kebijakan tersebut patut dikaji ulang secara lebih mendalam.
“Saya sepakat bahwa pendidikan karakter adalah fondasi penting untuk membangun generasi muda. Oleh karena itu saya sangat mengapresiasi upaya pemerintah daerah untuk menerapkan kedisiplinan dan juga akhlak yang mulia untuk pendidikan karakter siswa siswi yang sedang mengalami masalah perilaku,” ujar Verrel dalam pernyataannya.
Namun demikian, Verrel menegaskan bahwa pendekatan militeristik seperti barak militer tidak serta-merta menjadi solusi utama.
“Dalam banyak kasus, perilaku menyimpang bagi para anak-anak muda atau remaja ini bukan hanya semata-mata karena soal disiplin yang lemah, tetapi bisa juga ini adalah manifestasi dari dinamika keluarga, sosial pressure, ataupun masalah emosional yang belum tertangani,” kata pria yang juga dikenal sebagai aktor putra dari artis Venna Melinda itu.
Menurut Verrel, pembinaan yang hanya mengandalkan pendekatan fisik berisiko membentuk pribadi yang keras, bukan pribadi yang tangguh. Ia lalu mengingatkan bahwa Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 tidak mengatur atau mewajibkan penempatan siswa ke barak militer, dan pendekatan seperti itu bisa berbenturan dengan prinsip-prinsip perlindungan anak sebagaimana diatur dalam UU Nomor 35 Tahun 2014.
“Anak-anak yang menunjukkan perilaku menyimpang termasuk dalam kategori anak-anak yang membutuhkan perlindungan khusus, dan penanganannya seharusnya melibatkan banyak stakeholders seperti lembaga sosial, pendidikan, konselor, pihak orang tua, dan bukan melalui instansi militer,” ujar Verrell.
Ia menambahkan, pembinaan anak perlu dilakukan dengan pendekatan menyeluruh.
“Pembinaan itu tidak cukup semata-mata hanya menekankan kedisiplinan, tetapi juga harus menyentuh berbagai aspek seperti psikologis, spiritual, emosional, dan juga kultural dalam ekosistem kehidupan seorang anak,” kata anggota DPR RI berusia 28 tahun tersebut.
Sebagai legislator, Verrel juga berencana mendorong isu ini di Komisi X DPR RI agar dapat dibahas lebih lanjut bersama Kementerian Pendidikan dalam forum rapat kerja.
“Kita ingin memastikan bahwa setiap kebijakan yang menyangkut pendidikan dan perlindungan anak itu berjalan sesuai aturan dan selaras dengan nilai-nilai kemanusiaan,” ujar Verrel.
Editor : Eka Rahmawati