RADAR BOGOR – Program pendidikan karakter yang digagas oleh Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi di Dodik Bela Negara Rindam III/Siliwangi, Kabupaten Bandung Barat, mendapat perhatian khusus dari Ketua Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI), Seto Mulyadi atau yang akrab disapa Kak Seto.
Dalam kunjungannya terkait program pendidikan siswa barak militer, Kak Seto menegaskan bahwa program ini tidak melanggar hak-hak anak. Meskipun pelaksanaan pendidikan berlangsung dalam suasana semi-militer, pendekatan yang diterapkan tetap menjunjung tinggi prinsip-prinsip perlindungan anak.
“Sering kali ada anggapan keliru, meskipun ada unsur kedisiplinan ala militer, pendekatannya tetap menggunakan bahasa anak dan menjunjung tinggi hak-hak mereka,” ujar Kak Seto, seperti dilansir dari Instagram @humas_jabar.
Program ini mengacu pada konsep Panca Waluya, yakni pendidikan karakter yang menekankan nilai-nilai kedisiplinan, tanggung jawab, kepedulian sosial, cinta tanah air, dan pengembangan potensi diri.
Para siswa tetap mendapatkan hak dasar mereka, termasuk hak untuk tumbuh dan berkembang, hak perlindungan, hak menyuarakan pendapat, hingga akses terhadap pemeriksaan kesehatan dan psikologi secara berkala.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat juga menegaskan keterbukaannya terhadap kritik dan masukan. Permintaan untuk menghadirkan LPAI sebagai pihak independen untuk meninjau langsung proses pelatihan menjadi salah satu bentuk komitmen terhadap transparansi dan perlindungan hak anak.
Kak Seto menyampaikan bahwa pihaknya akan terus memantau hingga proses pendidikan karakter selesai. Program ini menjadi sorotan nasional, sekaligus contoh baru dalam cara mendidik anak dengan pendekatan yang tegas namun tetap mengedepankan aspek psikologis dan perkembangan anak secara menyeluruh.
Editor : Eka Rahmawati