RADAR BOGOR - Rapat paripurna di DPRD Provinsi Jawa Barat, Jumat (16/5) sempat mendapatkan sejumlah interupsi hingga Walk Out.
Interupsi pertama diungkapkan Anggota Fraksi PDI Perjuangan, Doni Maradona Hutabarat yang menilai, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mendiskreditkan lembaga.
"Perlu saya sampaikan terkait hari ini rapat paripurna untuk membahas rancangan peraturan daerah yang diajukan oleh Pemprov. Nah, kemudian begini pimpinan. 9 hari yang lalu, gubernur di acara yang sakral, saya anggap di acara Musrembang ada pernyataan gubernur yang menurut saya ini perlu kita sikapi bahwa beliau menyampaikan, saya berpikiran beliau mendiskreditkan lembaga DPRD Provinsi Jawa Barat dan mungkin menurut saya juga mendiskreditkan masing-masing anggota DPRD Provinsi," jelas Anggota Fraksi PDI Perjuangan, Doni Maradona Hutabarat saat paripurna.
"Nah, saya menyimpulkan juga dari pernyataan itu, gubernur ini sepertinya tidak membutuhkan pendapat dari teman-teman anggota DPRD. Nah, ternyata pada saat ini untuk membahas rancangan peraturan daerah, Pemerintahan Provinsi Jawa Barat tentu membutuhkan teman-teman DPRD untuk membahas," jelas Doni,
Menurut Doni, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi tidak bisa jalan sendiri membuat peraturan daerah.
"Nah, saya berharap di rapat paripurna hari ini, sebelum kita menyampaikan pandangan fraksi masing-masing terhadap rancangan peraturan daerah ini, saya meminta secara pribadi dan secara fraksi, kami meminta ada klarifikasi dari gubernur di rapat DPRD Provinsi Jawa Barat," tutur Doni.
"Kenapa? negara ini dibentuk ada tiga trias politika, dia tidak bisa berjalan sendiri," kata Dono.
"Nah, sebelum ada klarifikasi dari gubernur terhadap pernyataannya di acara Musrenbang Rencana Pembangunan Provinsi Jawa Barat, menurut saya, kita tidak perlu menyampaikan pandangan. Kenapa? bagaimanapun sesama lembaga kita harus ada etika, harus saling menghargai," tutur doni.
"Kita tidak ada yang Superman bisa berjalan sendiri. Negara ini dibangun juga tidak bisa berjalan sendiri," sambung Doni
Sebelum masuk agenda menyampaikan pandang, Doni meminta pimpinan DPRD bisa mengomunikasikan bahwa Gubernur harus mau mengklarifikasi terhadap pernyataannya di acara Musrembang tanggal 7 Mei yang lalu.
"9 hari ini saya menghitung hari, dari tanggal 7 sampai hari ini sampai 16, DPRD tidak ada yang bersuara terhadap pernyataan itu," ungkap Doni.
Dirinya berharap, secara khusus dari Partai Fraksi PDI Perjuangan menginginkan klarifikasi terlebih dahulu.
"Kalau memang tidak membutuhkan DPRD ya tidak usah dibahas Raperda di DPRD. Nah, mungkin itu pimpinan," tegas Doni.
"Bagaimanapun, negara ini atau Pemprov ini, teman-teman DPRD juga ingin Jawa Barat ini lebih maju. Bukan hanya gubernur ingin Jawa Barat ke depannya lebih baik," tutur Doni.
"Mungkin itu saja pandangan dari saya, masukan dari saya pimpinan. Saya berharap ini direspon. Kenapa? sebagai pimpinan yang baik harusnya memberikan contoh yang baik, Terima kasih," ungkap Doni.
Selanjutnya, Memo Hermawan yang juga anggota Fraksi PDI Perjuangan melakukan interupsi.
"Saya melihat ya seharusnya DPRD maupun ya legislatif dengan eksekutif berbarenganlah, saling isi mengisi, saling memperkuat ya," tutur Memo.
"Tapi beberapa bulan ini, memang ada suara-suara yang kurang enak juga ya," tegas Memo.
"Kita tidak saling merendahkanlah. Saya memintalah perbaiki kehormatan marwah DPRD ini ya pimpinan supaya hubungan yang harmonis baik gubernur, Wakil Gubernur maupun dengan legislatif ini dengan DPRD ya," papar Memo.
"Saya meminta juga ya sebagai kehormatan dan marwah DPRD ini untuk rapat paripurna hari ini ya. Saya meminta seluruh fraksi PDI Perjuangan untuk tidak ikut atau walk out termasuk Bapak Ono Surono sebelum selesai hubungan eksekutif dan legislatif," tuturnya.
"Baik, terima kasih pimpinan. Silakan berdiri fraksi PDI Perjuangan. Saya minta tidak ikut rapat paripurna dan wal out," pungkasnya yang diikuti anggota dari Fraksi PDI Perjuangan lainnya. (*)
Editor : Lucky Lukman Nul Hakim