RADAR BOGOR - Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi didampingi oleh Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Herman Suryatman mendatangi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Senin (19/5/2025).
Dalam pertemuannya di KPK, Dedi Mulyadi berbincang dengan Direktur Koordinasi dan Supervisi (Korsup) Wilayah II KPK Brigjen Bahtiar Ujang Purnama dan membahas terkait anggaran Provinsi Jawa Barat.
Dedi Mulyadi mengatakan kedatangannya ke KPK dan bertemu dengan Direktur Korsup Wilayah II KPK Brigjen Bahtiar Ujang Purnama menjelaskan terkait anggaran Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat.
"Kita mendapat arahan dari Pak Ujang Bahtiar, arahannya adalah seiring dengan kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk melakukan upaya mengevisiensikan, mengrealokasikan seluruh belanja pemerintah dari belanja yang tidak penting ke belanja yang dianggap menjadi kepentingan publik," ujar Dedi Mulyadi kepada wartawan dilansir dari Instagram @dedimulyadi71.
Realokasi anggaran tersebut kata Dedi terutama di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur jalan, irigiasi, penanganan kemiskinan, hingga jaringan listrik yang menjadi prioritas utama Pemrov Jabar.
Pemerintah Provinsi Jawa Barat mendapat arahan dari KPK bahwa seluruh kebijakan itu nantinya harus terkawal menjadi output, outcome dan benefit bagi kepentingan masyarakat serta mendapat berbagai upaya strategis untuk mengsinergikan berbagai kebijakan itu pada arah peningkatan sumber daya manusia, kenyamanan layanan pemerintah, dan peningkatan kualitas layanan kesehatan warga.
"Sehingga Jawa Barat bisa mengalami peningkatan indeks ekonomi masyarakatnya, indeks kesejahteraan masyarakatnya dan indeks pendidikan kesehatannya," jelas Dedi Mulyadi.
Gubernur Jabar juga menjelaskan adanya realokasi anggaran yang dilakukan Pemprov Jabar sebesar Rp5 triliun lebih.
"Realokasi anggaran itu merubah belanja rutin pemerintah yang dianggap selama ini memboroskan anggaran pemerintah, kemudian alokasi-alokasi belanja publik tapi tidak memiliki kepentingan publik, misalnya di dunia pendidikan ada belanja Rp700 miliar lebih untuk TIK sedangkan yang dibutuhkan oleh dunia pendidikan adalah ruang kelas baru, sehingga anggaran itu digeserkan menjadi ruang kelas baru," jelas gubernur Jawa Barat.
Realokasi anggaran juga termasuk untuk program pendidikan siswa di barak militer atau program pendidikan karakter yang saat ini sedang berjalan dan menuai sorotan.
Pada kesempatan tersebut, Direktur Korsup Wilayah II KPK Brigjen Bahtiar Ujang Purnama menjelaskan kedatangan Dedi Mulyadi menyampaikan berbagai hal terkait langkah-langkah strategis dalam mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki Pemerintah Provonsi Jawa Barat.
Di antaranya kata Bahtiar mulai melakukan langkah strategis dengan memperbaiki perencanaan dan penggunaan anggaran yang ada di Provinsi Jawa Barat. Pada prinsipnya, kata Bahtiar, Dedi Mulyadi menyampaikan bahwa sumber daya yang dimiliki Pemerintah Jawa Barat harus kembali dan bermanfaat masyarakat baik jangan panjang, jangka menengah, maupun jangka pendek.
"Beliau (Dedi) meminta kepada kami dari KPK untuk memastikan bahwa langkah strategis beliau ini yang pertama memang tidak menyalahi aturan, kemudian pelaksanaannya harus ada yang mengawasi," ujar Bahtiar Ujang Purnama.
Mantan Kapolresta Bogor Kota itu juga mengapresiasi langkah strategis yang dilakukan oleh Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi dan berharap bahwa apa yang menjadi ide, gagasan, improvisasi tersebut dapat membuat langkah perubahan dan pemanfaatan yang dirasakan oleh masyarakat Jawa Barat dan sekitarnya.
Editor : Eka Rahmawati