RADAR BOGOR – Kawasan Rebana Metropolitan yang meliputi wilayah Cirebon, Patimban, dan Kertajati dirancang sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru di Jawa Barat, tetapi realisasinya masih tersendat hingga menuai sorotan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi.
Dalam pidatonya di hadapan pejabat Forkopimda dan kepala daerah di Jawa Barat, Dedi Mulyadi menyampaikan keluhan investor yang merasa kesulitan berinvestasi karena praktik pemalakan dan pungutan liar yang dilakukan oleh oknum lokal.
"Ada yang baru mulai bangun, belum apa-apa sudah didatengin ormas, diminta jatah. Ada juga aparat desa yang tiba-tiba jadi makelar tanah, ini yang bikin investor lari," kata Dedi.
Ia menambahkan bahwa ada beberapa kepala desa bertindak seperti 'penguasa wilayah' padahal tanggung jawab utama mereka adalah menjadi pelayan masyarakat, bukan menjadi penghambat kemajuan.
"Coba bayangkan, investor baru datang survei, sudah dicegat. Ada yang minta biaya keamanan, biaya sosial, padahal belum tentu mereka paham proyeknya untuk apa," ujar Dedi Mulyadi.
Gubernur Jabar juga menyinggung perilaku para oknum tersebut yang hanya mengejar keuntungan jangka pendek, tanpa berpikir tentang manfaat jangka panjang investasi terhadap ekonomi lokal.
"Kalau cara berpikirnya cuma dapat uang muka, lalu beli motor, habis itu marah-marah karena tanah belum dibayar lunas, ya kapan majunya? Ini investasi, bukan bagi-bagi sembako," jelasnya.
Dedi Mulyadi pun menyerukan kepada seluruh kepala daerah dan aparat hukum untuk tidak membiarkan premanisme berkembang di kawasan Rebana Metropolitan. Ia menekankan pentingnya kehadiran negara untuk menjamin kepastian hukum dan keamanan investasi, sekaligus melindungi masyarakat dari praktik-praktik intimidatif.
“Kalau dibiarkan, ini bisa jadi benih konflik dan ketertinggalan. Jangan biarkan oknum-oknum kecil menghalangi masa depan besar. Ini bukan soal siapa dapat jatah, tapi soal siapa yang siap mengubah nasib daerahnya,” ujar Dedi.
Menurutnya, keberhasilan kawasan Rebana tak cukup hanya dengan pembangunan fisik. Dibutuhkan keberanian moral untuk membersihkan ekosistem birokrasi dari praktik pungli dan percaloan, serta keberpihakan nyata pada iklim usaha yang sehat.
Dalam arahannya, Dedi meminta agar bupati, walikota, camat, hingga kepala desa lebih aktif mengawasi dinamika di wilayahnya masing-masing.
Ia bahkan menyarankan agar setiap pemerintah daerah membentuk tim reaksi cepat untuk menangani laporan gangguan terhadap aktivitas investasi.
“Begitu ada laporan pungli, pemalakan, makelar tanah, langsung tindak. Jangan menunggu viral dulu baru ribut. Ini era transparansi, bukan era tutup mata” ujarnya.
Ia juga menggandeng aparat kepolisian dan kejaksaan untuk terlibat aktif dalam pendampingan hukum terhadap investor, agar mereka merasa aman dan percaya bahwa pemerintah serius membuka jalan bagi investasi yang berkelanjutan.
Meski demikian, Dedi tetap percaya bahwa masyarakat lokal harus menjadi bagian dari solusi, bukan dianggap sebagai pengganggu pembangunan.
“Saya ingin anak-anak kita yang kerja di pabrik, bukan orang luar semua. Tapi untuk itu, kita harus berubah dulu. Jangan minta bagian sebelum berkeringat,” katanya.
Ia juga mendorong agar lembaga pendidikan, terutama SMK di kawasan Rebana, segera menyesuaikan kurikulumnya untuk mencetak tenaga kerja industri modern, bukan sekadar lulusan administratif.
Dedi Mulyadi menutup pidatonya dengan ajakan untuk bersama-sama mewujudkan Rebana sebagai kawasan metropolitan yang benar-benar membawa kemajuan bagi Jawa Barat, bukan sekadar proyek di atas kertas.
“Kalau kita sepakat menyingkirkan mental calo dan menggantinya dengan mental pelayan, saya yakin Rebana akan jadi harapan baru, bukan mimpi yang dibajak kepentingan sempit” pungkasnya.
Editor : Eka Rahmawati