RADAR BOGOR – Kawasan Rebana Metropolitan meliputi Cirebon, Patimban, Kertajati digadang-gadang sebagai poros baru pertumbuhan ekonomi Jawa Barat. Namun di balik potensi yang besar, realisasi investasinya masih belum optimal.
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyampaikan strategi konkret untuk mengakselerasi kawasan tersebut terutama dalam aspek infrastruktur, pengelolaan tanah, perizinan, hingga pengembangan SDM.
Dalam pidatonya yang diunggah di kanal YouTube Lembur Pakuan Channel, Dedi Mulyadi menyoroti aksesibilitas dan kelengkapan infrastruktur dasar seperti listrik dan air menjadi tantangan utama yang menghambat tumbuhnya industri di kawasan Rebana.
"Jangan dibangun dulu kawasan industri kalau belum ada listrik dan air. Investor itu datang, lihat airnya mana, listriknya mana, kalau tidak ada, ya pergi, itu fakta," ujar Dedi Mulyadi dalam pidatonya.
Dedi juga menekankan pentingnya membuat konektivitas antar kawasan berjalan baik, tidak hanya terpusat di satu titik. Ia menyebut, kawasan Rebana selama ini tidak terkoneksi secara organik.
Menurutnya, koneksi jalan dan kawasan harus menyatu agar investasi tak menumpuk hanya di satu wilayah.
Lebih lanjut, Dedi mengungkapkan bahwa banyak investor kesulitan membeli lahan karena tanah yang dikuasai perseorangan dimark-up hingga 10 kali lipat dari NJOP (Nilai Jual Objek Pajak).
Ia juga mengkritik penggunaan uang muka hasil penjualan tanah yang justru dipakai untuk konsumsi sesaat.
"Baru dikasih DP (uang muka) tanah, langsung beli mobil padahal belum tentu tanahnya dibayar lunas, ini kan menyedihkan," ungkapnya.
Dalam hal regulasi, Dedi mengusulkan sistem katalogisasi konsultan untuk mempercepat perizinan, serta memberikan diskresi khusus untuk industri non-toxic agar prosesnya tidak terhambat birokrasi teknis.
"Kalau kita ingin investasi cepat, ya harus ada diskresi untuk hal-hal yang non-toksik. Jangan semuanya diperlambat dengan regulasi yang kaku," ujarnya.
Tak hanya soal infrastruktur dan regulasi, Dedi juga menyoroti pentingnya pendidikan vokasi dan pelatihan kerja agar masyarakat lokal tak hanya jadi penonton di tanah sendiri.
Ia menyarankan agar SMK SMK di sekitar kawasan Rebana langsung mengadopsi kurikulum berbasis kebutuhan industri.
"Kurikulum SMK itu harus adaptif. Kalau di sana industri otomotif, ya fokus ke otomotif. Kalau logistik, ya ke logistik. Jangan SMK bangunan tapi di sana enggak ada bangunan," sarannya.
Bahkan, Gubernur Jawa Barat mengusulkan pembentukan barak pelatihan semi-militer bagi remaja putus sekolah atau yang pernah bermasalah, agar mereka mendapat pembinaan disiplin sebelum masuk dunia kerja.
Konsep ini sudah ia uji coba sebelumnya dan berhasil menurunkan kecanduan gawai dan kenakalan remaja.
Dengan pendekatan terpadu antara pembangunan fisik dan pembangunan manusia, Dedi Mulyadi meletakkan fondasi yang lebih realistis bagi tumbuhnya Kawasan Rebana sebagai motor ekonomi baru Jawa Barat.
Ia menegaskan bahwa peran pemerintah daerah bukan hanya sebagai regulator, tetapi juga fasilitator aktif yang turun langsung menyelesaikan masalah teknis di lapangan.
"Kalau gubernurnya hanya nonton laporan dari meja, yang jalan bukan Rebana, tapi baru RE-nya doang," pungkasnya.
Editor : Eka Rahmawati