RADAR BOGOR - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi merencanakan membuat konsep e-budgeting dalam pengelolaan anggaran dana desa di Provinsi Jabar. Langkah ini dilakukan Dedi sebagai upaya transparansi penggunaan dan pengelolaan dana desa di wilayah Jawa Barat.
E-budgeting atau sistem keuangan secara online dengan tujuan transparansi bagi setiap pihak, akan diterapkan di Provinsi Jawa Barat.
Hal tersebut disampaikan Gubernur Jawa Barat saat bertemu para kepala desa se-Jabar dalam acara Pelantikan Dewan Pengurus Daerah Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (DPD Apdesi) Provinsi Jawa Barat di Aula Barat Gedung Sate, Kota Bandung, Kamis (15/5/2025) lalu.
Dedi Mulyadi mengatakan seluruh belanja desa nantinya akan menggunakan e-budgeting sebagai cara yang efektif dan transaksi keuangan menggunakan sistem transfer atau nontunai.
"Kenapa? Kalau e-budgeting nanti seluruh dana yang terkelola tidak boleh penggunaannya pengeluarannya tunai, semuanya harus transfer ke RT transfer, ke panitia transfer, ke mana pun transfer," ujar Dedi Mulyadi dalam video di YouTube Kang Dedi Mulyadi Channel.
Langkah tersebut menurut Dedi menjadi salah satu upaya saat pihak lain mempertanyakan penggunaan anggaran dana desa, para kepala desa atau kades cukup memperlihatkan bukti transfer.
"Anda gak akan capek lagi ketika didatangin orang, cukup lihatin tak bukti transfer pasang di depan kantor desanya ini belanja sekian, ini transfer sekian, ini penerimaannya, ini nomor rekeningnya selesai, pemeriksaannya juga bisa jarak jauh gak usah didatengin," jelas Dedi.
Upaya itu juga kata gubernur Jabar dilakukan agar para kepala desa dan jajarannya lebih tenang dan nyaman dalam mengelola anggaran.
"Ini cara untuk apa? Agar desa tenang," sambungnya.
Namun, Dedi Mulyadi juga meminta agar para kepala daerah seperti bupati dan wali kota di bawah kepemimpinannya harus memberikan perhatian kepada kepala desa. Sebab kata Dedi, ada beberapa kepala desa yang mendapat gaji 4 bulan sekali.
"Di balik itu juga kepala desa harus mendapat perhatian. Kepala desa ini ada yang gajiannya 4 bulan sekali tergantung bupatinya," jelas mantan bupati Purwakarta tersebut.
Ia menceritakan saat dirinya menjabat sebagai bupati Purwakarta, menemukan ada kepala desa yang sebelum ia menjabat mendapat gaji sampai 4 bulan sekali.
"Saat saya jadi bupati waktu itu langsung per bulan gajiannya, saya rombak," kenangnya.
Editor : Eka Rahmawati