RADAR BOGOR — Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi baru-baru ini mendapat curhatan dari seorang warga bernama Edwin terkait pengalamannya saat menjalani proses pelayanan kesehatan di sebuah rumah sakit di Karawang.
Edwin mengeluhkan penundaan operasi hingga persoalan denda BPJS yang membebani keluarganya setelah bayi yang ditunggunya meninggal dunia.
Dalam dialognya, Edwin menyampaikan, “Kenapa saya yang kelas BPJS ini tidak jadi prioritas? Saya juga merasakan wajah perawat yang jutek, padahal saya sedang dalam keadaan sulit.”
Ia menambahkan keluhannya, “Anak saya sudah meninggal, tapi malah didenda oleh BPJS, ini sungguh menyakitkan.”
Mendengar cerita tersebut, Dedi Mulyadi memberikan penjelasan terkait keterbatasan fasilitas dan sistem di rumah sakit.
“Ruang operasi memang terbatas dan saat itu sedang penuh dengan kasus emergensi yang tak bisa ditunda, ini bukan soal pilih kasih, tapi karena keterbatasan kapasitas,” ujar Dedi Mulyadi dilansir dari Youtube Kang Dedi Mulyadi Channel.
Dedi juga menanggapi soal denda BPJS yang membingungkan masyarakat.
“BPJS memang memiliki aturan terkait pembayaran iuran, tapi denda untuk bayi yang sudah meninggal tentu menjadi persoalan yang harus diperbaiki. Ini penting agar masyarakat tidak merasa dirugikan di saat berduka” ujarnya.
“Edwin sebenarnya mewakili banyak warga yang mengalami hal serupa. Kami akan terus memperjuangkan pelayanan kesehatan yang lebih baik dan komunikatif,” sambung Gubernur Jawa Barat.
Edwin sendiri mengaku sudah memaafkan pihak rumah sakit, tetapi berharap ke depan pelayanan lebih ramah dan transparan.
“Saya ingin bertemu bidan yang menangani saya untuk saling memaafkan dan memperbaiki komunikasi. Semoga pengalaman saya ini bisa menjadi pelajaran,” katanya.
Editor : Eka Rahmawati