RADAR BOGOR — Kisah Edwin seorang warga Karawang, menarik perhatian Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, setelah mengalami berbagai kendala saat mendapat pelayanan di rumah sakit setempat.
Edwin mengeluhkan dugaan keterlambatan operasi dan perlakuan kurang ramah dari petugas, serta masalah denda BPJS yang dianggap tidak masuk akal.
Edwin dengan tegas mengungkapkan kekecewaannya, “Kenapa saya yang kelas BPJS ini tidak jadi prioritas? Saya merasa diperlakukan berbeda, dan perawatnya pun terlihat jutek ketika saya bertanya.”
Ia juga menceritakan pengalaman pahit terkait denda yang dikenakan pada BPJS setelah bayi yang ditunggu meninggal dunia.
“Bayi saya sudah meninggal, tapi malah didenda oleh BPJS, saya tidak tahu jumlah dendanya berapa, bahkan tidak ada penjelasan” katanya.
Menanggapi keluhan tersebut, Dedi Mulyadi memberikan penjelasan yang menyentuh aspek teknis dan sistem pelayanan rumah sakit.
“Ruang operasi memang terbatas, dan saat Edwin datang, semua ruang sudah terisi dengan kasus-kasus emergensi yang tidak bisa ditunda,” kata Dedi.
Ia menambahkan, “Ini bukan soal diskriminasi, melainkan keterbatasan fasilitas yang harus segera diperbaiki.”
Selain itu, Dedi juga menyoroti peraturan BPJS yang belum sepenuhnya mengakomodasi situasi darurat seperti yang dialami Edwin.
“BPJS harus lebih bijak dalam menangani kasus-kasus kematian bayi, denda yang membebani keluarga di saat berduka tentu tidak manusiawi,” ujar Dedi dengan tegas.
Dalam pembicaraan itu, Edwin mengungkapkan harapannya, “Saya ingin bertemu dengan bidan yang menangani saya untuk saling memaafkan. Saya sudah memaafkan, tapi pelayanan yang lebih baik dan komunikasi yang jelas sangat penting.”
Gubernur Dedi Mulyadi menegaskan bahwa kisah Edwin mencerminkan persoalan yang dihadapi banyak masyarakat, terutama terkait pelayanan publik yang harus terus ditingkatkan.
“Kami akan terus mengawal agar fasilitas rumah sakit dan sistem BPJS semakin responsif dan manusiawi,” kata Dedi Mulyadi.
Editor : Eka Rahmawati